Anggaran Subsidi Energi Rp 185,87 T di 2024, Paling Banyak ke Solar & LPG 3 Kg

Pertamina siapkan pasokan LPG 3 Kg. Foto: Pertamina

Presiden Jokowi mengusulkan anggaran subsidi energi Rp 185,87 triliun untuk tahun depan. Anggaran ini naik tipis dibandingkan outlook subsidi energi 2023 sebesar Rp 185,4 triliun.

Dalam Buku II Nota Keuangan 2024, dirinci, anggaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 110,04 triliun atau lebih rendah 3,9 persen apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2023 sebesar Rp 114,4 triliun.

Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2024 diarahkan untuk melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah; melanjutkan roadmap registrasi konsumen pengguna BBM; dan melanjutkan upaya transformasi Subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, di antaranya dengan pendataan pengguna LPG tabung 3 kg berbasis teknologi.

Pelaksanaan transformasi Subsidi LPG Tabung 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

Petugas SPBU mengisi BBM jenis solar subsidi di salahsatu SPBU, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/5/2023). Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Perhitungan anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tahun 2024 tersebut menggunakan asumsi dan parameter, antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP; subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter; volume BBM jenis solar sebesar 19,0 juta kilo liter dan minyak tanah sebesar 0,58 juta kilo liter; dan volume LPG tabung 3 kg sebesar 8,03 juta metrik ton.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran Subsidi Listrik direncanakan sebesar Rp 75,83 triliun atau lebih tinggi 7,0 persen apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2023 sebesar Rp 70,88 triliun.

Tangkapan layar belanja subsidi dalam RAPBN 2024. Dok Kementerian Keuangan

Peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan volume listrik bersubsidi dan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Adapun penyebab kenaikan BPP sebagaimana dimaksud antara lain: kenaikan fuel mix BBM dan peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk cofiring PLTU.

Arah kebijakan Subsidi Listrik tahun 2024 adalah untuk memberikan Subsidi Listrik kepada golongan yang berhak, Subsidi Listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong kebijakan tariff adjustment untuk pelanggan nonsubsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat, dan mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.

Dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran dan berkeadilan, pemerintah telah melakukan upaya pelaksanaan kebijakan Subsidi Listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. Pada tahun 2017, Pemerintah telah melaksanakan pemadanan terhadap data pelanggan rumah tangga daya 900 VA dengan DTKS.

Hasilnya, terdapat penurunan jumlah pelanggan penerima subsidi dari semula 53,0 juta pelanggan pada tahun 2017 menjadi 40,6 juta pelanggan pada tahun 2023.