Antisipasi Krisis Imbas Konflik Hamas-Israel, RI Bikin Cadangan Penyangga Energi
PerbesarPemerintah mengantisipasi krisis energi akibat konflik geopolitik dunia, termasuk dengan memanasnya konflik Hamas-Israel di Jalur Gaza, dengan membentuk cadangan penyangga energi.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Darnel Ibrahim, mengungkapkan saat ini sedang disiapkan Peraturan Presiden (Perpres) Cadangan Penyangga Energi untuk memastikan ketahanan energi nasional yang masih bergantung pada migas.
Imbas perang Israel-Hamas ini, kata Herman, harga minyak mentah dunia melonjak. Sehingga mengancam harga BBM di dalam negeri yang masih bergantung pada impor.
"Solusi yang perlu itu adalah DEN sedang menyiapkan Perpres Cadangan Penyangga Energi. Saat kondisi seperti ini, naik (harga minyak mentah), lepas cadangan penyangga itu solusinya," kata Herman saat Energy Transitions Conference & Exhibitions, Rabu (18/10).
Sekretaris Jenderal DEN, Djoko Siswanto, menambahkan pembahasan Perpres Cadangan Penyangga Energi sedang menunggu paraf dari para menteri, terutama Menteri Keuangan (Menkeu) karena butuh alokasi dana Rp 50 triliun.
"Kita harus punya cadangan, kalau perang terus tidak ada yang kirim crude, padahal kita konsumsinya 1,4 juta barel, produksinya 600-an ribu, kita harus punya cadangan sekitar 30 hari sampai dengan 2030 ini bertahap," ujar Djoko.
Djoko memaparkan, Indonesia juga masih mengimpor 80 persen dari total kebutuhan LPG dalam negeri. Sehingga ketika negara enggan mengekspor LPG ke Indonesia, terutama dari Arab Saudi, maka Indonesia masih punya cadangan.
Komoditas selanjutnya adalah bensin (gasoline), di mana Indonesia juga masih bergantung pada impor produk BBM. Dengan begitu, ada 3 komoditas yang akan disiapkan cadangan penyangga yakni minyak mentah, LPG, dan bensin.
"Untuk solar kita sudah tidak impor lagi karena kita sudah sukses dengan B30, sekarang B35, boleh dikatakan solar kita sudah tidak impor lagi, cuma impor Dexlite yang kualitas tinggi," ungkap Djoko.
Djoko menyebutkan, cadangan penyangga energi ini akan disiapkan bertahap hingga tahun 2033, khususnya komoditas dan kemampuan penyimpanan baik itu depo maupun sewa tangki.
"Nanti pembangunan depo maupun sewanya kira-kira Rp 50 triliun karena itulah Kemenkeu minta roadmap-nya, kajiannya, sebelum Menkeu paraf Perpres cadangan penyangga energinya, yang lain sudah paraf," ujar Djoko.
Djoko menuturkan, terkait penyimpanan cadangan energi ini akan disiapkan melalui penyewaan tangki milik perusahaan swasta dan BUMN atau membangun sendiri sesuai alokasi anggaran yang ada.
Djoko mengungkapkan syarat opsi lokasi penyimpanan cadangan ini yang pertama adalah di titik impor supaya tidak memakan biaya pengangkutan yang mahal. Kedua, di Indonesia Timur karena minimnya infrastruktur migas di sana.
"Makanya kita harus punya cadangan yang cukup besar supaya harga di sana juga tidak terlalu mahal di Papua. Ketiga, secara teknis lokasinya tidak sering terjadi banjir, pasang surut, atau rawan gempa," terang Djoko.
Djoko berharap, alokasi dana cadangan penyangga energi ini bisa dimulai tahun depan, bergantung penyelesaian Perpres yang tinggal mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
"Sebetulnya Menkeu sudah pernah 3 tahun berturut-turut membiayai cadangan penyangga energi, cuma problem-nya Perpresnya belum selesai, nanti once selesai bisa diajukan untuk penganggarannya mulai tahun depan," tutur Djoko.