Lakukan Literasi Keuangan Bidang PBK di Bali, Kemendag Tegas Lindungi Masyarakat

Gedung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan terus berkomitmen melindungi masyarakat dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi (PBK). Salah satunya dengan penguatan ketersediaan akses (inklusi) dan literasi keuangan kepada masyarakat.

Hal ini ditegaskan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Fajarini Puntodewi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, Selasa (23/4).

Kunker tersebut bertujuan meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat serta perlindungan konsumen di sektor keuangan di Gianyar, Bali.

“Melalui tiga instrumen yaitu PBK, sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK), Bappebti turut menjaga inklusivitas dan literasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penguatan pemahaman terkait PBK, SRG, dan PLK, penguatan literasi yang masif dan tepat sasaran dengan berbagai media, penguatan layanan informasi dan pengaduan, serta penguatan pengawasan berbasis digital," terang Fajarini.

Upaya Bappebti dalam perlindungan masyarakat dilakukan dengan pendekatan langkah strategis. Langkah strategi dimaksud meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) berbasis teknologi informasi dan kompetensi PBK.

Bappebti juga mengusahakan peningkatan kualitas literasi, penerapan rating pialang berjangka, pemblokiran situs dan entitas illegal, serta kolaborasi dan kerja sama nasional sebagai anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

Bappebti ambil peran di forum internasional dengan menjadi keanggotaan penuh Indonesia pada Financial Action Task Forces (FATF). Fajarini mengungkapkan, Kunker Reses DPR RI Komisi VI ini sejalan dengan komitmen Kemendag untuk penguatan capaian perdagangan dalam negeri.

Diupayakan pula peningkatan ekspor nonmigas serta kompetensi SDM perdagangan melalui berbagai program prioritas di 2024.

Kemendag mengapresiasi Komisi VI DPR RI yang akan fokus pada pendalaman upaya Bappebti dan Ditjen PKTN dalam inklusi dan literasi kepada masyarakat serta perlindungan konsumen sektor keuangan.

“Selain Bappebti, Ditjen PKTN juga melakukan literasi, baik langsung maupun tidak langsung kepada konsumen serta lembaga perlindungan konsumen dan pelaku usaha dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait,” ungkap Fajarini.

Untuk melindungi konsumen, dilakukan pula intensifikasi pengawasan perilaku penyelenggara (market conduct) berbasis risiko, penegakan hukum yang memprioritaskan pada pemulihan hak konsumen, dan perlindungan data nasabah,” lanjutnya.

Fajarini juga memaparkan capaian Kementerian Perdagangan selama 2023 dan triwulan I-2024. Surplus neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Februari 2024 tercatat USD 2,87 miliar. Inflasi pangan relatif terkendali pada 2024 hingga Maret dengan komoditas penyebab inflasi didominasi komoditas pangan bergejolak, di antaranya telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengungkapkan, Bali merupakan salah satu wilayah potensial untuk pengembangan sektor perdagangan dan keuangan. Terlebih pada 2020 silam melalui gudang SRG, Bali berhasil mengekspor ikan tuna, lemuru, dan cakalang dengan volume 15 ton ke Korea Selatan.

Terdapat lima kantor cabang pialang berjangka di Bali dan akan didorong transaksi multilateral untuk komoditas emas, kopi, dan kakao untuk mendukung kinerja perdagangan berjangka. Pada 2023, melalui kolaborasi dengan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan Asosiasi Pedagang Pasar Fisik Aset Kripto (ASPAKRINDO), Bappebti menggelar Coinfest Asia pada 24-25 Agustus 2023.

“Bappebti perlu melakukan terobosan guna memberikan literasi yang efektif kepada masyarakat Bali terkait perdagangan berjangka. Di samping itu, perlu dilakukan upaya mitigasi risiko perdagangan aset kripto mengingat banyaknya turis asing di Bali yang tidak menutup kemungkinan ikut bertransaksi aset kripto,” jelas Aria.

Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita mengungkapkan, inklusi keuangan erat kaitannya dengan upaya Bappebti dalam mendorong perdagangan aset kripto yang marak diminati masyarakat, terutama kaum Milenial dan Gen Z.

“Perdagangan aset kripto bersifat high risk, high return, dan penuh ketidakpastian sehingga literasi harus masif dilakukan. Meskipun prediksi saat ini terjadi halving Bitcoin, masyarakat tetap harus waspada dengan segala kemungkinan yang ada. Sebagai upaya mitigasi risiko, Bappebti melakukan penguatan ekosistem yang telah ada.

Artinya, proses perizinan dan pengawasan menjadi bertahap dan didukung sistem yang terintegrasi dari pedagang, Bursa Aset Kripto, Lembaga Kliring, Depository, dan Bappebti.

Olvy juga memberikan keterangan terkait peralihan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK). Saat ini, tengah berlangsung proses finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah turunan UU P2SK tersebut.

Bappebti terus berupaya melalui penguatan ekosistem aset kripto dan mendorong para Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang saat ini ada 35 perusahaan untuk segera menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK).

“Hal ini agar pengalihan kewenangan nantinya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan goncangan pada industri. Hal ini selaras dengan arahan dari Komisi VI DPR RI,” tutup Olvy.