Luhut soal Iuran Pariwisata dari Tiket Pesawat: Banyak Negara Kenakan USD 2-3

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng, Senin (25/3/2024). Foto: Dok. Kemenko Marves

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara terkait kebijakan iuran dana abadi pariwisata yang rencananya dibebankan kepada tiket pesawat.

Luhut mengatakan, skema pengenaan iuran dari tiket pesawat sudah banyak dilakukan negara lain untuk mengumpulkan dana abadi (endowment fund) bagi keperluan pariwisata.

"Iuran pariwisata sama aja. Ini kan di mana-mana negara dunia sama aja. Jadi tuh nanti ada endowment fund-nya, kita buat untuk pariwisata," ungkap Luhut saat ditemui di kantornya, Jumat (26/4).

Dia mencontohkan,dana abadi itu bisa bermanfaat untuk pelaksanaan ajang internasional F1 H2O di Danau Toba, Sumatera Utara. "Misalnya kemarin F1 H2O, kita enggak perlu minta ke mana-mana lagi. Dari situ aja, nanti interest-nya untuk itu," jelas Luhut.

Menurut Luhut, sudah banyak negara yang membebankan dana abadi pariwisata kepada wisatawan. Dengan begitu, dia mencontohkan, tarif tiket pesawat menjadi naik sekitar USD 2-3.

"Kemudian kalau orang travelling, kasih USD 2-3 additional ke tiketnya di mana-mana tuh orang-orang lakukan," pungkas Luhut.

Pemudik mulai padati Terminal 3 Domestik Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Rabu (3/4) Foto: Rini Friastuti/kumparan

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan pungutan iuran pariwisata atau Indonesia Tourism Fund (ITF), yang akan dibebankan melalui tiket pesawat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, membenarkan ada rencana rapat yang membahas soal hal tersebut.

Meski begitu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), menunda sementara rapat koordinasi (rakor) tersebut yang seharusnya dilakukan pada Rabu (24/4).

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo RM. Manuhutu, mengatakan rakor tersebut ditunda dalam waktu yang belum ditentukan.

"Selamat pagi Bapak/Ibu, sehubungan dengan surat tersebut di atas diinfokan bahwa rapat tersebut akan ditunda s.d waktu yang belum ditentukan," katanya saat dihubungi kumparan, Rabu (24/4).

Berdasarkan dokumen yang diterima kumparan, rapat tersebut dibatalkan melalui surat nomor B-36/D5.3/PE.03.00/IV/2024 perihal Pemberitahuan Penundaan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Dana Pariwisata Berkualitas.