Penyaluran Solar Bengkak Tahun Ini, Berikut Alasan BPH Migas
PerbesarBadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjelaskan penyebab konsumsi Solar bersubsidi bengkak, hingga butuh tambahan kuota di akhir tahun 2023.
Pertamina mencatat tren konsumsi BBM Pertalite melandai, sementara kuota Solar berpotensi jebol sehingga butuh tambahan alokasi sebesar 1,3 juta kiloliter (KL).
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menuturkan penambahan kuota tersebut diperlukan agar kebutuhan masyarakat tercukupi hingga akhir tahun ini.
“Pak Menteri (ESDM) sudah sampaikan tidak boleh ada kelangkaan. Kita bersama dengan Pertamina supaya kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi sampai akhir tahun,” ujarnya saat ditemui di TBBM Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (24/11).
Erika menjelaskan, faktor utama melonjaknya permintaan Solar adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin baik, berkorelasi dengan kebutuhan masyarakat.
“Karena pertumbuhan tadi, kita pertumbuhan ekonominya Alhamdulilah ya semakin baik. Kita menghitung memang kebutuhannya itu cukup besar” jelasnya.
Dia belum bisa memperkirakan kapan tren permintaan Solar ini bisa melandai seperti Pertalite. Hanya saja, menurutnya, program pemerintah seperti kendaraan listrik dan angkutan umum bisa membantu.
Selain itu, Erika menilai urgensi pengetatan pembelian BBM subsidi melalui Revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 juga bisa turut mendukung pengurangan konsumsi masyarakat.
“Barcode itu kan tools ya, alat, tetapi regulasinya sendiri nanti tentu dari BPH Migas. Kami sudah mengusulkan, tapi kan pastinya akan berkorelasi dengan tools-nya itu,” ungkapnya.
Menurut Erika, program digitalisasi SPBU melalui pendaftaran kendaraan di aplikasi MyPertamina dinilai sudah menciptakan dampak pengendalian penyaluran BBM subsidi.
“Kemarin kita mencatat memang ada penurunan untuk konsumsinya, terutama sejak diterapkannya full cycle itu di Juni. itu kalau nggak salah ada penurunan sekitar 3 persen,” imbuh Erika.
“Itu bisa menekan pertumbuhan, artinya pertumbuhan tetap ada, tetapi tidak sebesar dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita menggunakan barcode ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memprediksi kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar berpotensi jebol hingga akhir tahun ini, sehingga mengusulkan penambahan kuota 1,3 juta kiloliter (KL).
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, meminta persetujuan Komisi VII DPR atas penambahan kuota Solar dan LPG. Kelebihan kuota ini seiring dengan peningkatan konsumsi karena pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.
"Ada sedikit peningkatan di volume, tapi dari sisi anggaran sangat aman. Anggaran untuk LPG hanya terpakai sebagian, jadi masih ada sisa anggaran sehingga bisa digunakan untuk menambah anggaran tambahan kuota ini," jelasnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR, Selasa (21/11).
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menuturkan kuota Solar yang ditetapkan tahun ini sebesar 16,8 juta KL, sehingga total menjadi 18,1 juta KL. Angka tersebut masih lebih rendah dari realisasi kuota di tahun 2022.
"Ada beberapa permohonan dukungan yang dapat kami sampaikan terkait penyesuaian kuota. Pertama, untuk JBT Solar penyesuaian kuota sebesar 1,3 juta KL dari kuota awal sebesar 16,8 juta KL di 2023 ini," kata Riva.