Sri Mulyani Sebut Pelemahan Rupiah Berimbas ke Subsidi BBM hingga LPG
PerbesarMenteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdampak pada APBN. Pasalnya, mayoritas belanja negara menggunakan mata uang asing.
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 56 poin atau 0,34 persen ke level Rp 16.394 per USD pada perdagangan Senin (24/6).
“Jadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasi menggunakan mata uang asing. Seperti subsidi listrik, BBM yang sebagian bahannya adalah impor," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Senin (24/6).
"Maka ada efek rembesan itu dari rupiah yang bergerak ke dalam jumlah subsidi, belanja subsidi BBM, listrik, dan LPG,” imbuhnya.
Sri Mulyani mengaku beberapa indikator makro yang menjadi ukuran APBN 2024 sudah banyak yang melenceng. Misalnya nilai tukar rupiah yang ditargetkan Rp 15.000 per USD di asumsi makro 2024.
"Jumlah belanja subsidi BBM, listrik, LPG, itu kalau tidak ada perubahan policy yaitu volume sesuai dengan yang ada dalam UU APBN, kurs menggunakan asumsi tapi sekarang deviasi, harga minyak sesuai asumsi tapi juga ada deviasi," kata dia.
Sri Mulyani melanjutkan beban subsidi energi yang membengkak imbas pelemahan rupiah akan dibayarkan ke pihak terkait yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Tagihan akan dibayarkan setelah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN kepada pemerintah setiap kuartal. Kita kemudian akan meminta BPKP untuk mengaudit dan kami akan membayar sesuai kemampuan keuangan negara, seperti tahun lalu kita membayarkan sampai kuartal III karena kuartal IV baru diaudit sesudah tahun anggaran selesai," kata Sri Mulyani.
Bendahara negara itu memastikan total belanja subsidi masih sesuai UU APBN 2024 sebesar Rp 300 triliun.
"Nanti kita akan lihat alokasi itu memenuhi berapa banyak dari volume yang sudah ditetapkan dengan perubahan harga maupun kurs yang terjadi. Ini yang kita sampaikan, sedapat mungkin kita akan membayar sesuai kemampuan keuangan negara," tegas Menkeu.