Rupbasan Mojokerto Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan

Rupbasan Moker
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Mojokerto Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Konten dari Pengguna
25 Januari 2024 7:52 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Rupbasan Moker tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Rupbasan Mojokerto Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan
zoom-in-whitePerbesar
Rupbasan Mojokerto Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Mojokerto - Membuka kegiatan Entry Meeting, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna menyambut baik tim pemeriksa BPK RI. Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mengikuti secara virtual melalui zoom meeting pada Rabu 24 Januari 2024.
ADVERTISEMENT
"Selamat bekerja kepada tim pemeriksa BPK RI. Semoga proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar , serta menghasilkan rekomendasi yang berdampak positif bagi perbaikan dan kemajuan kinerja
Kementerian Hukum dan HAM” Ujarnya.
Selanjutnya Bapak Nyoman Adhi Suryadhana selaku Tim dari BPK RI juga ikut memberikan sambutan
Dalam sambutannya BPK RI menyampaikan, "Kami sangat mengapresiasi setinggi tingginya untuk Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran yang menunjukan komitmen untuk institusi ini dalam pengelolaan dan pengaktualisasian keuangan di kementerian ini. Tahun 2024 tahun terakhir renstra pemerintah. Tahapan ini menjadi tahapan sangat penting untuk tahapan lepas landas menuju indonesia emas. Di renstra selanjutnya BPK berkomitmen untuk membentuk renstra yang konekting untuk mensinergikan d antara lembaga lembaga negara. BPK berusaha untuk mencapai suatu tujuan dengan pemeriksaan keuangan negara agar semua lembaga dapat mengelola keuangan negara agar dapat di pertanggung jawabkan seluruh pengelolaannya.
ADVERTISEMENT
Perlunya pelaksanaan pengelolaan keangan itu akuntabel dan transparan. Pemberian opini yang diberikan oleh BPK RI juga memberikan pandangan positif dari institusi yang memperolehnya. Ini saya apresiasi yang setinggi tingginya kepada pak Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI beserta jajaran memenuhi 230% PNBP yang telah dihasilkan. Saya berharap prestasi ini juga terus ditingkatkan untuk kedepannya. "
#kemenkumhamRI
#yasonnalaoly
#kemenkumhamjatim
#kakanwilkemenkumhamjatim
#heniyuwono
#RupMokerPrima
#WBKPasti
#menpanrb
#rupbasanmojokerto
#jatimpastihebat
@kemenkumhamri
@Ditjenpas
@kumhamjatim
@sipp_menpan
@anugerahasn_menpan
@diary_kemenkumham
@rbkunwas