Rawlsian Basic Service, Solusi Distribusi Pendapatan di Indonesia?

Pesepeda melewati ekskavator. Dokumentasi pribadi penulis

Sebagai mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, beberapa kali saya menjadi sasaran pertanyaan seputar keuangan negara seperti itu baik dari teman maupun saudara. Beruntungnya, mayoritas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa saya jawab dengan cukup yakin. Beberapa isu populer memang sering dibahas baik di kelas perkuliahan maupun penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan. Namun, pernah ada satu pertanyaan menarik yang sulit saya jawab.

Saya cukup lama terdiam sampai bisa menanggapi, mungkin karena pertanyaan tersebut cenderung filosofis. Distribusi pendapatan merupakan salah satu topik yang pelik. Apakah distribusi kekayaan diperlukan? Tentu, tapi bagaimana cara pemerintah melakukan distribusi yang paling menguntungkan masyarakat? Seperti apa bentuk kebijakan yang menghasilkan dampak terbesar?

Awal-awal covid19 dahulu, beberapa kali kita mendengar istilah Universal Basic Income yang dilontarkan oleh pebisnis Elon Musk, Richard Branson, sampai kandidat calon presiden Amerika serikat dari partai Demokrat, Andrew Yang. Universal Basic Income (UBI) atau Jaminan Pendapatan Dasar Semesta (Jamesta) memberikan jaminan kepada setiap individu untuk dapat memenuhi aspek bertahan hidup seperti makanan dan tempat tinggal. Namun, penerapan UBI yang universal (semesta) berdampak pada banyaknya masyarakat kelas menengah-atas yang juga mendapatkan jaminan tersebut. Dengan besarnya jumlah pengeluaran yang diperlukan negara, UBI sulit dilakukan. Penerapan UBI tanpa syarat ke seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah 275 juta penduduk memerlukan 3.300 Triliun per tahun! Dengan penerimaan Negara tahun 2021 sebesar 2.000 triliun, Negara masih 1.300 triliun. Angka tersebut belum ditambah beban operasional belanja negara tahun 2021 sebesar 2.700 triliun, jauh panggang dari api.

Penerapan UBI juga dapat menyebabkan penerimanya jadi tergantung pada transfer tersebut, menyia-nyiakannya pada alkohol, judi, atau kebutuhan ceroboh lainnya. Alih-alih pemerintah memberikan uang tunai, pemerintah bisa melakukan distribusi pendapatan dengan memberikan Universal Basic Service (UBS) atau layanan dasar semesta.

Dengan UBS, pemerintah dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar hidup masyarakat sehingga distribusi kekayaan menjadi lebih tepat sasaran. Apakah masalah selesai? Ternyata belum. Pemberian UBS masih menimbulkan satu masalah. Apabila layanan dasar yang disediakan pemerintah masih bersifat semesta, layanan tersebut dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat menengah-atas, bahkan menjadi diperebutkan seluruh golongan.

Salah satu pendekatan paling tepat yang dapat dilakukan negara adalah bagaimana negara dapat menyediakan layanan dasar, yang hanya digunakan oleh masyarakat menengah-bawah. Layanan dasar yang hanya menargetkan golongan menengah-bawah dapat disebut Rawlsian Basic Service (RBS).

Mengutip dari salah satu perkataan John Rawls, "the aim of economic structures ought to be to maximize the minimum everyone has". Yang artinya, tujuan struktur ekonomi yang seharusnya adalah untuk memaksimalkan jumlah minimum yang dimiliki setiap orang. Jadi bagaimana negara mendorong yang paling tidak beruntung untuk dapat keluar dari keadaan yang menjepitnya.

Ketika membicarakan kesempatan, seringnya kita hanya berbicara mengenai semua orang memiliki kesempatan yang sama (equality of opportunity), tidak berbicara bahwa masing-masing individu memiliki titik mulai yang berbeda. Titik mulai ini dalam bahasa gaul disebut sebagai privilage, bahwa masing-masing orang memiliki privilage yang berbeda. Individu yang memulai dengan privilage lebih baik tentunya mempunyai kesempatan berhasil yang lebih besar. Menurunkan kesenjangan privilage tersebut dapat menjadi salah satu cara pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat golongan menengah-bawah yang diberikan layanan dasar menjadi lebih baik titik mulainya, sehingga kesempatan yang dimiliki setiap orang menjadi lebih merata. Salah satu bentuk penyediaan RBS adalah dengan penyediaan tempat tinggal.

Dilansir dari cnnindonesia.com, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan "Generasi muda ini tidak mampu untuk mendapatkan rumah. Mereka butuh, tapi tidak mampu karena purchasing power mereka dibandingkan harga rumahnya, lebih tinggi". Karena tingginya harga properti di perkotaan, generasi muda cenderung memilih untuk membeli rumah tapak di pinggiran kota. Properti dengan lingkungan yang masih sepi dan infrastruktur jalan yang belum memadai pun tetap dipilih demi memiliki rumah tapak. Selain lingkungan, generasi muda nantinya akan kesulitan mendapatkan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Dengan sistem zonasi sekolah, daerah-daerah pinggiran atau perkampungan cenderung memiliki kualitas sekolah yang tidak sebaik di perkotaan atau daerah padat penduduk lainnya.

Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan Negara adalah dengan penyediaan rumah susun (rusun) sederhana. rusun sederhana tersebut harus didesain dengan prinsip "low-quality yet cheap" (berkualitas rendah tapi murah). Rusun tersebut harus dibuat dengan prinsip "low-quality yet cheap" agar golongan menengah-atas tidak tergerak untuk ikut memperebutkannya. Penyediaan RBS yang telah berjalan saat ini tanpa disadari adalah program beras miskin (raskin). Masyarakat menengah-atas cenderung tidak mengambil fasilitas tersebut namun, terdapat masyarakat menengah-bawah yang sehari-harinya bergantung dari program raskin.

Selain terpenuhi kebutuhan tempat tinggal, penyediaan Rusun sederhana dapat memudahkan pemerintah untuk memusatkan beberapa fasilitas publik dalam satu area. Fasilitas publik tersebut seperti sekolah, layanan kesehatan, dan transportasi publik. Sekolah yang terletak di area-area rusun sederhana memudahkan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dan penyesuaian kurikulum yang dapat mendorong masyarakat menengah-bawah mencapai tingkat edukasi lebih baik.

Dengan distribusi pendapatan yang memaksimalkan kepada yang terbawah, diharapkan akan lebih banyak masyarakat miskin yang keluar dari jurang kemiskinan, menambah jumlah masyarakat kelas menengah, dan semakin menguatnya ekonomi Indonesia.

Sumber

Gruber, Jonathan. Public Finance and Public Policy. New York, NY :Worth Publishers, 20052004.

Kementerian Keuangan. "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat" https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat. Diakses pada 13 Oktober 2022

Bruenig, Matt. "A basic primer on Rawlsian and egalitarian distributive justice" mattbruenig.com/2012/05/18/a-basic-primer-on-rawlsian-and-egalitarian-distributive-justice/. Diakses pada 13 Oktober 2022