3 Bandara di Papua dan Sumatera Akan Dipercantik Tanpa APBN

Bandara Blimbingsari Banyuwangi (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini sedang menggagas salah satu kebijakan untuk mengembangkan pembangunan di sektor transportasi tanpa tergantung dukungan pembiayaan pemerintah. Ke depannya pembangunan bandara dan pelabuhan tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya memastikan tidak ada APBN di beberapa bandara, (seperti) di (bandara) Fatmawati Soekarno (di) Bengkulu, (bandara) Radin Inten II (di) Lampung, di (bandara) Sentani, Papua Jayapura," ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Selasa (28/8).

Budi mendorong agar nantinya BUMN turut berkontribusi sebagai pengelola proyek pembangunan bandara maupun pelabuhan.

"Upaya kerja sama operasi atau konsesi agar ada suatu payung tertentu dengan BUMN. Tapi kami tidak melupakan bahwasannya banyak perusahaan swasta yang lain yang harus kita alokasi," lanjutnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

Oleh karena itu, Kemenhub akan melakukan kesepakatan kepada BUMN terkait pengelolaan proyek-proyek baru. Kemenhub juga mendorong swasta turut terlibat dalam proyek bersama dengan BUMN.

Menurutnya, kerja sama antara BUMN dan swasta akan menghemat menggunaan APBN khususnya untuk proyek-proyek trasportasi. Ia mencontohkan proyek yang biasanya menggunakan anggaran APBN Rp 100 miliar. Dengan keterlibatan antara BUMN dan swasta, maka BUMN dan swasta cukup menyediakan modal 40 persen, sementara 60 persen dapat diperoleh dari pinjaman perbankan.

"Maka dia cuma mencari Rp 40 miliar yang Rp 60 miliar oleh perbankan sehingga drive dari pembangunan ini jadi cepat sementara uang Rp 100 miliarnya saya bangunkan (seperti) di Sukabumi, di tempat-tempat kayak Jember," pungkasnya.