6 Strategi Pemerintah dan Bank Indonesia Dongkrak Devisa Pariwisata

Panorama Danau Toba Foto: Antara/Septianda Perdana

Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati enam langkah strategis untuk mendongkrak penerimaan devisa pariwisata 2019. Kesepakatan diambil dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) pada hari ini, Senin (18/3) di Gedung Bank Indonesia, Jakarta.

Rakorpusda yang mengangkat tema "Strategi Akselerasi Pencapaian Target Devisa Pariwisata" ini merupakan kelanjutan dari rapat yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 29 Agustus 2018.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, enam langkah strategis tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dan Bank Indonesia mendorong pengembangan pariwisata, terutama upaya meningkatkan penerimaan devisa pariwisata.

"Sejumlah kesepakatan di Jogja tahun lalu dilakukan secara baik dan berkesinambungan oleh pemerintah, BI, pusat, dan daerah. Ini membahas sejumlah langkah bersama untuk meningkatkan pariwisata. Target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa USD 17,6 miliar," kata Perry di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (18/3).

Langkah pertama, pemerintah dan Bank Indoensia akan mempercepat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur, seperti New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Yogyakarta dan akses pendukungnya, serta runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Selain itu, akan diselesaikan rapid exit taxiway Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata. Percepatan tersebut untuk meningkatkan aksesibilitas untuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing.

Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda). Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Kedua, mendorong pengembangan atraksi wisata, antara lain melalui pengembangan pariwisata di daerah perbatasan (cross-border tourism) melalui penyelenggaraan sejumlah kegiatan wisata secara periodik.

Selain itu juga adanya pengembangan atraksi wisata ke arah quality tourism dengan menetapkan kapasitas daya dukung di daerah destinasi wisata.

Ketiga meningkatkan kualitas amenitas di daerah destinasi wisata melalui upaya percepatan pembebasan lahan, untuk pengembangan amenitas di Danau Toba dan Borobudur.

Di sisi lain, BI juga memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar, termasuk fasilitas ATM, kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), operasional kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi wisata.

Keempat, promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara, antara lain melalui: promosi digital (market place), pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism hub.

Pantai Tanjung Kelayang di Belitung. Foto: Flickr/Rachmad Kurniadi

Kelima, mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta perbaikan dukungan data dan informasi, yakni penerbitan publikasi standarisasi kegiatan usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terkait aktivitas pariwisata.

Selain itu, akan diterbitkan petunjuk teknis penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pariwisata. Untuk meningkatkan akses pembiayaan, Bank Indonesia dan pemerintah akan menyusun kajian terkait insentif dan model pembiayaan untuk pengembangan destinasi wisata.

Langkah lain peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi dan program sertifikasi di bidang kepariwisataan. Selain itu akan dilakukan pemutakhiran data dan informasi pariwisata untuk identifikasi pola pengeluaran wisatawan mancanegara.

Keenam, pemerintah dan BI menyusun standar prosedur Manajemen Krisis Kepariwisataan dan membentuk forum Manajemen Krisis Kepariwisataan Daerah (MKK Daerah).

"Itu langkah jangka pendek. Langkah jangka panjang ya dengan membangun infrastruktur, promosi, investasi dan peningkatan kualitas SDM," tandasnya.