7 Hal Tentang Belanja Negara yang Harus Kamu Tahu

Konferensi pers APBN tahun 2018 (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun merancang anggaran negara yang berisi tentang pendapatan, belanja negara, dan pembiayaan dari penerbitan surat utang. Seluruhnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tahun depan, APBN sudah ditetapkan pemerintah dan parlemen pada 25 Oktober lalu. Dalam APBN tersebut, pendapatan negara ditargetkan Rp 1.894,7 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.618,1 triliun, penerimaan bukan pajak Rp 275,4 triliun dan hibah Rp 1,2 triliun.

Sementara belanja negara dipatok Rp 2.220,7 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.454,5 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 766,2 triliun. Dalam APBN 2018 disepakati defisit anggaran tahun 2018 sebesar 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 325,9 triliun.

Lalu apa saja yang akan menjadi fokus belanja negara pada tahun 2018? Cek ya!

1. Pendidikan Anggaran pendidikan yang merupakan mandat dalam Undang-Undang dipatok 20% dari total APBN atau Rp 440,1 triliun. Anggaran tersebut disalurkan untuk 19,7 juta siswa Program Indonesia Pintar, 56 juta siswa Bantuan Operasional Sekolah, 401,5 mahasiswa Beasiswa Bidik Misik, dan 61,2 ribu pembangunan kelas.

Selain itu rencananya anggaran ini juga diperuntukkan bagi tunjangan profesi guru yang terdiri dari 435,9 ribu guru non Pegawai Negri Sipil (PNS), 257 ribu guru PNS, dan 1,2 juta guru PNSD.

2. Infrastruktur Infrastruktur merupakan salah satu program utama pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Dalam APBN 2018, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 410,7 triliun.

Dana tersebut dialokasikan untuk membangun 865 km jalan baru, 25 km jalan tol, 8.695 m jembatan, 620 km jalur kereta api, 23 km jalur Light Rail Transit (LRT). Selain itu, akan dibangun 8 bandara, 100 lokasi desa broadband terbaru, 380 lokasi BTS di daerah 3T, 13.450 unit rumah susun, serta 180 ribu unit stimulan.

3. Aparatur Negara dan Pelayanan Masyarakat

Pemerintah menganggarkan Rp 365,8 triliun dalam bidang ini untuk membiayai empat poin utama. Pertama, reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua kesejahteraan aparatur dan pensiunan termasuk pensiunan aparat pemda. Ketiga kenaikan uang lauk pauk TNI/Polri. Keempat perbaikan sistem dan manfaat pensiun aparatur negara.

4. Kesehatan

Untuk bidang kesehatan, pemerintah menganggarkan Rp 111 triliun. Anggaran digunakan antara lain untuk 92,4 juta jiwa Program Indonesia Sehat, 1,8 juta jiwa kesertaan Keluarga Berencana. Selain itu pemerintah juga akan mendanai 49 rumah sakit atau balai kesehatan untuk penyediaan sarana berkualitas, 92,5% imunisasi dari usia 0-11 bulan serta 74 ribu sertifikasi obat dan makanan.

5. Kemiskinan dan Kesenjangan

Untuk program perlindungan sosial pemerintah menganggarkan Rp 283,7 triliun, di antaranya digunakan untuk program keluarga harapan yang jumlahnya naik dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga. Selain itu pemerintah akan menyasar perluasan bantuan pangan kepada 15,6 juta keluarga dan pelayanan kesehatan kepada 92,4 juta jiwa penerima bantuan iuran.

6. Sektor Unggulan

Sektor ini mencakup tiga hal yaitu pertanian, pariwisata, dan perikanan dengan anggaran sebesar Rp 34,8 triliun. Untuk sektor pertanian, fokus pemerintah pada peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangan hortikultura.

Sedangkan untuk sektor pariwisata pemerintah fokus pada pengembangan 10 destinasi wisata, peningkatan wisatawan dan promosi pariwisata. Untuk sektor perikanan akan dialokasikan untuk peningkatan daya saing produk olahan perikanan serta bantuan bantuan kapal nelayan sebanyak 1.048 unit.

7. Pertahanan Keamanan dan Demokrasi

Untuk bidang ini pemerintah mengalokasikan Rp 220,8 triliun. Dana tersebut antara lain untuk pencapaian Minimum Essential Forces (MEF) tahap 2 dan pengembangan industri pertahanan.

Selain itu dianggarkan pula untuk pemeliharaan keamaan dan ketertiban serta penyelidikan atau penyidikan pidana. Anggaran ini juga termasuk untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.