9 Komisioner Baru KPPU Prioritaskan Pengawasan di Sektor Pangan

Konferensi pers KPPU Baru. (Foto: Abdul Latif/kumparan)

Sembilan komisioner baru Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk periode 2017-2022 telah resmi bertugas. Jajaran komisioner KPPU baru akan memprioritaskan pengawasan di sektor pangan. Sebab, pangan dinilai paling krusial untuk masyarakat.

"Pangan adalah kebutuhan pokok yang sangat besar pengaruhnya dengan kesejahterahan rakyat. Hal ini mejadi salah satu fokus termasuk komisioner baru ini," ujar Ketua KPPU Kurnia Toha dalam konferensi pers di Gedung KPPU, Jakarta, Selasa (15/5).

KPPU akan melihat sejauh mana permainan yang terjadi di lapangan, salah satunya dengan memetakan jalur distribusi komoditas pangan, dari petani hingga konsumen.

Konferensi pers KPPU Baru. (Foto: Abdul Latif/kumparan)

Pengawasan dilakukan khususnya ke komoditas-komoditas pangan yang memiliki kecenderungan naik saat Ramadhan dan Idul Fitri. Meski demikian, sampai saat ini KPPU belum menemukan adanya permainan harga pangan.

"Naiknya komoditi ini bukan berarti sudah terjadi pelanggaran, namun KPPU harus memonitor karena bisa juga perkembangan ini faktor ekonomi semata-mata, legal tapi bisa juga ilegal atau anti persaingan. Jika iya (ilegal) maka KPPU akan berperan," ujarnya.

Selanjutnya, KPPU nantinya mengidentifikasi pelaku usaha yang berpotensi memainkan harga karena posisinya dominan.

"Sebagai pengawas persaingan usaha tidak sehat, kami juga mengidentifikasi (pelaku usaha) yang memiliki posisi dominan di masarakat yang mempunyai kemungkinan untuk menyalahgunakan," tambahnya.

Kurnia menyebut KPPU tidak anti dominasi usaha. Namun, KPPU ingin menciptakan persaingan usaha yang sehat sehingga tercipta perusahaan yang kuat. "Karena pengusaha yang berhasil melaukan efesiensi dan inovasi maka otomatis mereka akan menjadi besar," imbuhnya.

Lebih lanjut, Kurnia mengatakan bahwa saat ini KPPU telah bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi komoditas pangan yang harganya sedang merangkak naik.

"Kalau kita lihat dengan prakteknya kenaikan harga karena penimbunan, KPPU bisa masuk bersama kepolisian," tutup Kurnia.