Ada Semburan Lumpur Panas Lapindo, Blok Brantas Tetap Menguntungkan

Lumpur Lapindo. (Foto: Antara/Eric Ireng)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang kontrak kerja sama Lapindo Brantas Inc, Prakarsa Brantas, dan Minarak Brantas dalam mengelola Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) hingga 2040.

Presiden Direktur Lapindo Brantas Inc, Faruq Adi Nugroho mengatakan, wilayah yang terdampak lumpur Lapindo tak begitu besar dibandingkan luas keseluruhan WK Brantas, sehingga nilai ekonomis WK itu masih menguntungkan.

“Enggak banyak (yang terdampak), wilayah kami gede. Enggak ada pengaruhnya karena wilayah sumur kami tetap produksi,” ucap dia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/8).

Saat disinggung mengenai utang perusahaan ke korban lumpur Lapindo, dia mengaku hal itu tengah diproses dan akan dibayarkan secara bertahap. Faruq pun memastikan akan membayar seluruh kompensasi kepada korban lumpur Lapindo.

Kantor Kementerian ESDM. (Foto: Fanny Kusumawardhani/ kumparan)

Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto membeberkan, sebenarnya pengelolaan WK Brantas oleh konsorsium Lapindo selesai pada 2020. Kontrak pengelolaan diperpanjang agar produksi migas di WK itu tak turun.

Menurut dia, hak pengelolaan WK Brantas kembali dikelola konsorsium Lapindo karena tak ada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain yang berminat. Saat ditawarkan, hanya konsorsium Lapindo yang mengajukan proposal.

“Ya yang lain enggak mengajukan. Lapindo satu-satunya,” ujarnya.

Djoko berpendapat, KKKS lain enggan mengajukan proposal untuk pengelolaan WK Brantas di Sidoarjo karena takut banjir lumpur terulang lagi. Oleh karena itu, dia berterima kasih karena konsorsium Lapindo bersedia melanjutkan.

“Kami terima kasih mau melanjutkan, yang lain enggak berani karena kasus lumpur Lapindo. Takut, nanti blow out lagi, kacau,” paparnya.