ADHI Jelaskan Soal Proyek LRT Jabodebek Habiskan Rp 500 M per Km

Proyek LRT Jabodebek yang direncanakan beroperasi pada 2019 di Stasiun Taman Mini. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mengklaim biaya pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta Bogor Depok Tangerang (Jabodebek) masih kompetitif jika dibandingkan pembangunan sarana dan prasarana moda transportasi serupa.

Direktur Operasi II Adhi Karya Pundjung Setya Brata pun menyebutkan biaya pembangunan LRT Jabodebek yang mencapai Rp 500 miliar per kilometer (km) lebih murah dibandingkan MRT Jakarta dan moda transportasi serupa di Singapura.

"Jadi kalau kita bicara Rp 500 miliar dibandingkan MRT (Jakarta dan Singapura), harga kami cukup kompetitif," katanya saat ditemui di Pabrik Precast LRT Jabodebek, Pancoran, Jakarta, Senin (14/1).

Pada kesempatan itu, dia mengutip data sebuah media bahwa pembangunan MRT Jakarta memakan biaya Rp 16 triliun untuk rute Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 16 km, dan biaya pembangunan MRT di Singapura yang mencapai Rp 2 triliun per km.

Namun demikian, menurut Pundjung, apabila masyarakat ingin menyoroti soal biaya pembangunan diharapkan memperhatikan sekup pengerjaan, hingga teknologi yang dipakai. Sebab setiap rute yang dibangun memiliki tantangan tersendiri.

Petugas proyek LRT Jabodebek di pembangunan Stasiun Taman Mini, Jakarta Timur, Senin (14/1). (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

"Kalau MRT Jakarta membangun underground, makanya lebih mahal. Dalam menerima informasi harus paham dulu sekup pengerjaannya bagaimana," tegas Pundjung.

Dia menambahkan, biaya pembangunan Rp 500 miliar per km itu telah termasuk biaya pembangunan depo yang akan menampung 31 rangkaian kereta dan stasiun. Adapun depo akan dipakai untuk menyimpan kereta, tempat perbaikan, dan perawatan.

"Jumlah kereta berapa mempengaruhi banyak hal, jumlah investasi lebih mahal. Cost-nya ini yang Rp 500 miliar sudah termasuk depo yang sesuai tadi," paparnya.

Pundjung pun menjelaskan, LRT Jabodebek dibangun layang atau elevated karena ketersediaan lahan yang terbatas di dalam DKI Jakarta. Pembangunan dengan sistem layang diklaim jauh lebih murah dibandingkan harus menggunakan skema bawah tanah.

"Kota Jakarta berkembang di mana transportasi massalnya cukup tertinggal dibandingkan dengan pembangunan kotanya, sehingga opsinya elevated (layang)," ucap Pundjung.