Airin Rachmi Usul ke Jokowi Ada Dana Kelurahan

23 Juli 2018 13:28 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo hari ini bertemu dengan 32 wali kota se-Indonesia di Istana Bogor. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam tersebut, dibahas berbagai persoalan dari mulai kerusakan jalan, hingga permintaan alokasi dana kelurahan seperti dana desa yang sudah ada.
ADVERTISEMENT
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Airin Rachmi Diany, mengatakan dana kelurahan sangat diperlukan karena saat ini masalah perkotaan sudah sangat kompleks.
"Selama ini dana desa sudah ada, tapi dana kelurahan tidak ada. Padahal persoalan perkotaan juga kompleks, baik itu kemacetan, kriminalitas, dan yang lainnya. Bahkan kalau kemiskinan tak ditangani dengan baik, kriminalitas bisa tinggi," kata Airin Rachmi Diany di Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/7)..
Dengan kondisi tersebut, Airin meminta agar Presiden Jokowi membuat kebijakan bantuan keuangan hingga tingkat kelurahan. Selain itu, persoalan perbaikan infrastruktur jalan di perkotaan yang sebagian besar masuk dalam jalan nasional.
"Wilayah kota-kota itu banyak jalan nasional ataupun jalan provinsi, yang terkadang karena penanganannya terlambat jalannya menjadi rusak. Yang dikomplain adalah para wali kota," katanya.
ADVERTISEMENT
Airin mengatakan, dengan banyaknya jalan nasional dan jalan provinsi yang ada wilayah kota, maka harus dibentuk balai jalan untuk melakukan pemeliharaan agar tidak ada tumpang tindih.
"Misalnya daerah tingkat II atau kota bisa mengalokasikan atau diberikan alokasi anggaran dari pusat dan kita yang melaksanakannya. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih. Karenakan kalau asetnya pusat atau provinsi, kami tidak boleh melakukan pemeliharaan," ucap Airin.
Dalam kesempatan tersebut, Airin juga menyampaikan soal penambahan kuota CPNS dan persoalan kategori dua yang selama ini belum terselesaikan semuanya. Secara keseluruhan juga penyelesaian aset-aset yang ada di daerah masing-masing atau wilayah masing-masing.