Akhir 2019, Jalan Berbayar Diberlakukan di Kota Pinggiran Jakarta

14 Desember 2018 18:00 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Konferensi pers BPTJ terkait capaian dan target sampai 2029. (Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Konferensi pers BPTJ terkait capaian dan target sampai 2029. (Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan)
ADVERTISEMENT
Sistem jalan berbayar akan segera diberlakukan untuk ruas jalan protokol kota penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok, dan Bogor. Diberlakukannya sistem Electronic Road Pricing (ERP) ini seiring dengan berakhirnya masa berlaku sistem ganjil genap di akhir tahun 2019.
ADVERTISEMENT
"Ini harus diberlakukan, karena kita enggak punya pilihan lain. Sistem ganjil genap itu efeknya hanya temporer, kalau semakin lama diterapkan maka yang terjadi adalah orang lebih banyak beli mobil baru," kata Kepala Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Pri saat ditemui di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Jumat (14/12).
Bambang mengatakan, sistem ERP masih hanya diberlakukan terlebih dulu di kawasan jalan ring 3, yaitu jalan-jalan protokol perbatasan. Sementara di ring 1 yang mencakup Jalan Sudirman hingga Thamrin, serta ring 2 di Kuningan dan jalan utama di sekitar DKI Jakarta masih belum dipastikan kapan akan diberlakukan.
"Ini karena wilayah cakupannya BPTJ itu hanya di ring 3 tadi, sementara di ring 2 dan di ring 1 wilayah cakupannya Pemprov DKI Jakarta, tapi kami akan berkoordinasi nantinya," tambahnya.
Alat teknologi sistem jalan berbayar elektronik (ERP) di Jalan Merdeka Barat. (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
zoom-in-whitePerbesar
Alat teknologi sistem jalan berbayar elektronik (ERP) di Jalan Merdeka Barat. (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Bambang menyampaikan, ERP perlu perencanaan yang konkret agar memiliki dampak yang luas. Rencana induk pun tengah digodok secara matang. Saat ini, tengah disusun masterplan dan masih dilakukan studi yang menelan waktu 1 tahun hingga akhir 2019 mendatang.
ADVERTISEMENT
"Kami masih perlu menyusun juga tahap detail engineering design (DED), kemudian tender dan pembangunan. Saat ini banyak investor swasta yang mengajukan akan menyuntik dana melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," sebutnya.
ERP diterapkan untuk mengurangi kemacetan dan jumlah kendaraan yang masuk Jakarta. Semakin padat kondisi lalu lintas di Jakarta, tarif ERP akan makin tinggi. Nantinya, mesin ERP ini akan dipasang di setiap jalan di perbatasan Jakarta, baik itu jalan tol maupun non-tol. Menurutnya sistem tersebut sudah diterapkan di negara-negara maju salah satunya Singapura.