Alasan Jokowi Banyak Bangun Infrastruktur: Ketimpangan Sudah Parah

Presiden Joko Widodo di Peresmian Tol Becakayu (Foto: Dok.Biro Pers Setpres)

Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan mengapa dia membangun banyak proyek infrastruktur selama 3 tahun masa pemerintahannya. Tidak hanya itu, infrastruktur yang dibangun tidak hanya fokus di Pulau Jawa saja tetapi juga di berbagai daerah terutama di Indonesia Bagian Timur.

Lewat akun media sosial Facebook miliknya, Jokowi mencoba memberikan penjelasan kepada masyarakat mengapa membangun banyak proyek infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, dan lain-lain. Salah satu alasannya adalah untuk mengurangi angka ketimpangan yang saat ini terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia.

"Saya sudah menghitung semua risiko ketika memutuskan sebuah kebijakan. Kalau saya mau hitung-hitungan imbal balik politik dan ekonomi, ya, membangun infrastrukturnya di Pulau Jawa saja. Praktis saya tak butuh anggaran banyak bila berfokus di Pulau Jawa. Tinggal membangun koridor ekonomi di bagian utara dan selatan sudah beres. Lebih-lebih keuntungan ekonominya jauh lebih cepat kembali ketimbang membangun infrastruktur di daerah. Namun, setelah blusukan dari Sabang sampai Merauke, saya menyaksikan ketimpangannya sudah sangat parah," kata Jokowi seperti dikutip kumparan (kumparan.com), Senin (13/11).

Untuk merealisasikan targetnya ini, pemerintah memang memberikan porsi anggaran yang cukup besar bagi infrastruktur. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah bahkan sudah mengalokasikan belanja pembangunan infrastruktur mencapai Rp 409 triliun. Jumlah tersebut meningkat 5,6% dibandingkan alokasi yang dianggarkan pada tahun ini sebesar Rp 387,3 triliun.

Pun begitu, pemerintah juga masih memiliki opsi lain membangun infrastruktur di Indonesia. Misalnya dengan skema pembiayaan infrastruktur Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Secara rinci, ada 4 skema KPBU yaitu KPBU Penjaminan Pemerintah, KPBU dengan pengembalian investasi melalui tarif, KPBU dengan pengembalian melalui availability payment atau ketersediaan layanan.

Langkah lainnya adalah dengan sekuritisasi aset milik perusahaan BUMN. Dengan cara ini, perusahaan BUMN bisa mendapatkan pendanaan guna membangun proyek infrastruktur lainnya.