Angka Kemiskinan Terendah, Bagaimana BPS Mengukurnya?

Ilustrasi penduduk miskin. (Foto: dinsos.bantenprov.go.id)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta atau sebesar 9,82% dari jumlah penduduk. Angka itu yang terendah sejak krisis moneter pada 1998. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah BPS mengukur pengelompokan penduduk sebagai orang miskin atau tidak miskin?

Mengutip data BPS, kemiskinan diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Parameternya adalah pengeluaran (belanja) per kapita per bulan atau yang disebut garis kemiskinan. Jadi penduduk dikatakan miskin, jika pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan.

“Pada survei yang dilakukan Maret 2018 lalu, garis kemiskinan yang menjadi patokan BPS sebesar Rp 401.220 per kapita per bulan. Angka itu naik 3,63% dibandingkan survei September 2017 sebesar Rp 387.160,” kata Suhariyanto dalam paparannya di Kantor BPS, Senin (16/7).

Dengan patokan garis kemiskinan itu, artinya ada 9,28% penduduk Indonesia yang memiliki pengeluaran di bawah Rp 401.220 per kapita per bulan atau setara 25,95 juta orang.

Garis kemiskinan sendiri, ditetapkan berdasarkan pengeluaran untuk makanan dan non-makanan. Untuk makanan dipatok pada pemenuhan kilo kalori tertentu per hari, yang dipenuhi oleh sejumlah komoditas.

Lansia mendapatkan sembako dari Jokowi. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparn)

Seluruhnya ada 52 jenis, di antaranya padi dan umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Rokok juga termasuk ke dalam kategori ini, dan porsinya cukup dominan.

Sedangkan untuk pengeluaran non-makanan, diukur dari pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum 51 jenis komoditas di perkotaan atau 47 komoditas di perdesaan. Di antaranya untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Suhariyanto mengungkapkan, porsi terbesar dari garis kemiskinan masih disumbang dari sektor makanan yakni 73,48%. Sedangkan non-makanan 26,52%.