Anies Bertemu Gubernur BI, Bahas OK Otrip Hingga DP Rumah 0 Rupiah

Anies Baswedan dan Agus Martowardojo di BI (Foto: Diskominfotik DKI Jakarta)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo dan jajarannya, Jumat (5/1). Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa isu seperti masalah keuangan dan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.

Namun, ada tiga tema besar yang dibahas, yakni masalah pengintegrasian program OK Otrip dengan sistem perbankan serta pembahasan masalah pajak retribusi daerah, dan DP Rumah 0 Rupiah.

Anies mengaku butuh dukungan dari bank sentral untuk melakukan uji coba OK Otrip pada 15 Januari 2018. Sebab, OK Otrip akan tersambung dengan perbankan.

"Kami membutuhkan dukungan BI agar program OK Otrip bisa tersambungkan dengan sistem perbankan dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang ada di Bank Indonesia," kata Anies di Kantor Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (5/1).

Merespons hal tersebut, Anies mengatakan Gubernur BI Agus Martowardjo langsung menginstruksikan jajarannya agar melakukan review dan mendukung agar uji coba OK Otrip berjalan dengan lancar.

Anies Baswedan dan Agus Martowardojo di BI (Foto: Diskominfotik DKI Jakarta)

Selain itu, Anies mengatakan pembahasan dengan Gubernur BI juga terkait keingainan pemerintah DKI untuk pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

"Harapannya dengan ada platform ini maka Pemprov DKI, para wajib pajak, bisa mengelola pembayaran pajak dengan lebih baik, dengan transparan dan tepat waktu," ujarnya.

Dia mencontohkan saat seseorang datang ke restoran atau hotel, pelanggan tersebut dapat melakukan pembayaran yang langsung tersambungkan dengan sistem Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) melalui GPN.

Pengumpulam pajak melalui GPN ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi pendapatan daerah agar bisa mencapai melebihi target penerimaan pajak tahun 2017 yang mencapai Rp 36,1 triliun atau sebesar 103%.

"Kedepan kami percaya angka Rp 36 triliun kemarin dicapai itu bisa meningkat lebih baik karena sistem pajaknya. Membuat lebih efisisen, lebih efektif dengan memanfaatkan platformnya dari Bank Indonesia," ucapnya.

Sedangkan untuk program rumah DP 0 rupiah, BI mengajak Pemprov DKI membuat tim untuk menyusun detail dan skema yang lebih baik dengan pemerintah pusat.

"DP nol persen, BI berikan skema yang lebih jauh. Intinya, BI ajak buat tim bersama menyusun detail yang lebih baik, juga dengan instansi terkait seperti Kementerian PUPR dan Kemenkeu. Harapannya program DP nol persen lebih efisien, tepat, dan sesuai dengan aturan," tutupnya.