Antisipasi Perang Dagang, Indonesia Perlu Lobi Presiden Duterte

Presiden Jokowi bertemu Rodrigo Duterte (Foto: Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Pemerintah Filipina yang dipimpin Presiden Rodrigo Duterte berencana membatasi impor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia. Rencana ini diwacanakan Menteri Pertanian Filipina Manny Pinol karena defisit neraca perdagangan dengan Indonesia semakin lebar.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai Indonesia tidak perlu khawatir dengan wacana tersebut, sebab nilai ekspor CPO Indonesia ke Filipina tidak begitu besar. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pertemuan khusus untuk membahas kinerja perdagangan.

“Pertama, mengadakan pertemuan khusus membahas kinerja perdagangan kedua negara. Pemerintah bisa melakukan lobi ke Kementerian Pertanian atau Atase Perdagangan Filipina sehingga tuduhan Filipina berdasarkan data yang faktual,” kata dia saat dihubungi kumparan, Rabu (30/1)

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Indonesia, terjadi kenaikan surplus neraca dagang Indonesia dan Filipina hingga November 2018 dibanding periode sama yang hanya tumbuh 4,82 persen dari USD 5,2 miliar USD ke USD 5,48 miliar.

Tapi angka ini jauh lebih kecil pertumbuhannya jika dibanding 2016-2017 yang melonjak 28,5 persen. Artinya selama 2018 justru pertumbuhan ekspor Indonesia ke Filipina cenderung melambat.

Seorang pekerja merapihkan kelapa sawit ke wadah (Foto: AFP PHOTO / Mohd Rasfan)

Langkah kedua, kata Bhima, dengan melakukan negosiasi untuk mempermudah produk dari negara yang komplain masuk ke Indonesia. Cara ini pernah diterapkan ke Pakistan yang protes terkait defisit karena impor sawit asal Indonesia.

“Saat itu, Pemerintah Indonesia membuka impor Jeruk Kino dari Pakistan. Itu win-win solution-nya,” jelas dia.

Langkah ketiga adalah melakukan pendekatan kepada importir CPO dan pelaku bisnis dirantai pasok sawit yang ada di Filipina. Bhima berpendapat ini perlu dilakukan sehingga mereka bisa mendesak pemerintah Filipina untuk pertimbangkan langkah proteksi.

“Jadi perlu ada langkah-langkah persuasif dan preventif dengan berkomunikasi langsung antar pimpinan negara. Kampanye dan lobi untuk mencegah pengaruh anti sawit di negara tujuan ekspor tetap penting,” jelasnya.