Arcandra: Terima Kasih Chevron Sudah Kelola Blok Rokan Hampir 50 Tahun

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (Foto: esdm.go.id)

Nasib Blok Rokan 3 tahun mendatang akhirnya diputuskan pemerintah. Tadi malam, Kementerian ESDM menyatakan lebih memilih memberikan ladang minyak terbesar di Indonesia ini ke Pertamina ketimbang ke PT Chevron Pacific Indonesia.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pun mengucapkan terima kasih kepada Chevron karena sudah mengelola Blok Rokan sejak 1971 hingga saat ini atau hampir 50 tahun. Pada 2021 mendatang, kontrak perusahaan migas asal AS itu habis dan akan dikelola Pertamina.

“Atas nama pemerintah, kami ucapkan terima kasih kepada Chevron yang sudah mengelola Blok Ini. Terima kasih juga kepada tim 22 WK yang sudah bekerja mengevaluasi proposal ini,” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (31/7) malam.

Dengan tidak diperpanjangnya kontrak Chevron di Blok Rokan, Arcandra berharap hal ini tidak membuat perusahaan migas raksasa itu enggan kembali berinvestasi di Indonesia. Dia berharap, Chevron masih tertarik untuk mengelola blok-blok lain di Indonesia.

Saat ini, Chevron melalui Chevron Indonesia Corporation tengah melalukan revisi draf Plan of Development (POD) untuk proyek pengeboran bawah laut atau Indonesia Deepwater Development (IDD) tahap kedua di Gendalo-Gehem.

Tim 22 WK yang tetapkan nasib Blok Rokan (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

Proyek IDD tahap II akan dimulai pada 2022-2033 yang melibatkan beberapa Wilayah Kerja (WK) dan lapangan di dalamnya.

“Semoga Chevron tetap mau berinvestasi di Indonesia untuk blok-blok lain selain Blok Rokan,” tutur Arcandra.

Arcandra mengatakan, ada 4 hal yang menjadi pertimbangan utama pemerintah memilih Pertamina untuk mengelola Blok Rokan. Pertama, Pertamina memberikan penawaran ke pemerintah jauh lebih besar dibanding Chevron.

“Dari sisi komersial, Pertamina mengajukan dalam proposalnya untuk Signature Bonus USD 784 juta atau sekitar Rp 11,3 triliun,” kata dia.

Alasan kedua, komitmen kerja pasti yang ditawarkan juga besar yaitu USD 500 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun. Ketiga, pemerintah juga akan mendapatakan potensi pendapatan negara selama 20 tahun ke depan sejak 2021 dari Blok Rokan sebesar USD 57 miliar atau Rp 825 triliun.

Alasan keempat, diskresi atau aturan khusus karena skema bagi hasilnya menggunakan gross split. Dia bilang, Pertamina meminta diskresi sebesar 8 persen dari split.

“Yang diajukan oleh Pertamina (8 persen) dan pemerintah sepakat dengan usulan Pertamina,” jelasnya.