AS Tunda Proses Hukum Kapal Pesiar Mewah Tangkapan Polri

Mantan PM Malaysia Najib Razak ditangkap KPK Malaysia. (Foto: AP Photo/Vincent Thian)

Departemen Kehakiman AS menunda proses hukum terhadap kapal pesiar mewah Equanimity, yang jadi barang bukti kasus korupsi proyek 1MDB di Malaysia. Kapal pesiar tersebut ditangkap Kepolisian Indonesia (Polri) di Bali, atas permintaan Biro Investigaso Federal (FBI) Amerika Serikat.

Aparat hukum AS ikut menyelidiki kasus dugaan korupsi pada proyek 1MDB (Malaysia Development Berhad), karena dana yang terkumpul di proyek tersebut diduga diselewengkan untuk membeli sejumlah aset, termasuk di AS serta kapal pesiar itu. Namun karena kasus ini juga sedang disidik aparat hukum Malaysia, maka pihak AS menunda sementara proses hukum yang sama.

"Pemerintah (AS) mengusulkan penundaan semua proses hukum, untuk memberi kesempatan pada pihak Malaysia, untuk mengambil langkah hukum terhadap kapal pesiar yang diduga hasil korupsi itu," ujar juru bicara Departemen Kehakiman AS dalam pernyataan ke Pengadilan California, seperti dikutip oleh Reuters.

Dalam hitungan aparat hukum AS, sebanyak USD 4,5 miliar dana dari 1MDB disalahgunakan oleh pejabat tinggi dan kolega dekat mereka.

Kapal pesiar "Equanimity" (Foto: AFP/Rully Prasetyo )

Kepolisian RI telah menyerahkan kapal pesiar yang ditangkap pada Februari 2018 lalu itu, ke pihak otoritas Malaysia pada Senin (6/8). Kapal itu sendiri diketahui milik Jho Low, yang disebut-sebut sebagai kolega bisnis Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia yang menggagas keberadaan 1MDB.

Pihak berwenang Malaysia juga sedang berusaha untuk menangkap Jho Low, yang diidentifikasi sebagai tokoh sentral dalam skandal 1MDB, tetapi keberadaannya tidak diketahui.

1MDB merupakan lembaga investasi dan pembiayaan yang dibentuk Malaysia, untuk mendanai sejumlah proyek prestisius pemerintah. Namun obsesi ini berubah menjadi skandal keuangan, setelah Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, dituding menyelewengkan sebagian dana ke rekening pribadinya.