Asosiasi Petani Garam: Impor 3,7 Juta Ton, Akhirnya Kami yang Mati

Ketua Asosiasi Petani Garam RI, Jakfar Sodikin (Foto: Dok. Pribadi)

Belasan industri aneka pangan, terancam berhenti berproduksi akibat kehabisan stok garam. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan kuota garam impor untuk industri pada 2018 ini, sebanyak 3,7 juta ton.

Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berwenang menerbitkan rekomendasi, hanya merestui impor sebanyak 1,8 juta ton. KKP menyatakan, angka sebanyak itu sudah mencukupi karena masih ada sisa stok garam impor dari tahun 2017.

KKP juga berdalih, ingin melindungi garam produksi lokal. Apalagi, dalam beberapa bulan ke depan, akan masuk panen raya garam. Kisruh ini berujung dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2018, yang mencabut kewenangan pemberian rekomendasi impor garam industri, dari KKP ke Kementerian Perindustrian.

“Kalau dari pihak petani, kepentingan kami bukan di situ. Siapa pun yang mengurus kami, itu terserah. Silakan saja dari pemerintah. Tapi harus benar,” kata Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI), Jakfar Sodikin kepada kumparan (kumparan.com), Senin (18/3).

Berikut wawancara Jakfar Sodikin selengkapnya, soal kisruh impor garam:

Ketua Asosiasi Petani Garam RI, Jakfar Sodikin (Foto: Dok. Pribadi)

Pemerintah mengalihkan kewenangan rekomendasi impor garam dari KKP ke Kemenperin. Tanggapan Anda? Kalau menurut saya rekomendasi harus tetap di KKP kerena UU menyatakan begitu. UU No. 7 Tahun 2016 (tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Red.) ‘kan masih berlaku. PP ‘kan tidak bisa menabrak UU.

Walaupun sebenarnya, kalau dari pihak petani kepentingan kami bukan di situ. Siapa pun yang mengurus kami itu terserah. Silakan saja dari pemerintah. Tapi harus benar.

Berarti PP ini tidak tepat? Sebelum rekomendasi impor garam industri 1,8 juta ton dikeluarkan dari KKP, realisasi (impor garam industri) sudah 2,37 juta ton. Sebelum rapat (Rakor di Menko Perekonomian, Red.) izin impor sudah keluar di 4 Januari 2018. Saat Rakor, Ratas itu sudah keluar izinnya. Jadi kami melihat pemerintahan yang amburadul, jadi kaya tidak harmonis satu instansi dengan yang lain.

Pemerintah sudah putuskan kuota impor garam industri 3,7 juta ton. Apakah kebutuhannya sebanyak itu? Ini membunuh petani garam secara perlahan-lahan, dengan cara mengurangi kesejahteraannya. Jadi gini dari segi 3,7 juta ton kami melihatnya begitu. Kalau untuk kebutuhan industri silakan mau impor.

Tapi tolonglah yang jujur yang fair, berapa sih kebutuhannya? Karena ‘kan kebutuhan itu terkait dengan bahan baku yang mereka butuhkan. Pertanyaan kami apakah industri kita meningkat 5%, sesuai dengan pertumbuhan ekonomi kita?

Petani sedang panen garam. (Foto: Antara/Basri Marzuki)

Hitungan Anda, berapa kebutuhan garam impor untuk industri tahun ini? Realisasi impor 2017 keseluruhan kalau enggak salah 2,4 juta ton. Sekarang impor diputuskan 3,7 juta ton. Itu meningkatnya 1,3 juta ton. Harusnya kalau pertumbuhan ekonomi 5%, penambahan kebutuhan 120 ribu ton. Katakanlah kalau pertumbuhan 10%, itu hanya nambah 240 ribu ton.

Ini kalau nambahnya 1,3 juta ton akan ada kelebihan 1 juta ton lebih, karena tidak terserap industri. Lalu kemana larinya? Kalau jadi garam konsumsi, yang akan terancam adalah petani garam, karena pasarnya dicukupi oleh garam impor. Pada akhirnya kami yang mati.

Memang kalau garam konsumsi kebutuhannya berapa? Kalau untuk konsumsi itu jelas, 750 ribu ton. Tapi kan sudah dipenuhi produksi lokal. Kalau digelontor garam impor sampai 1 juta ton, ya jelas harga jatuh. Siapa lagi yang akan membeli? Kalau beras produksinya berlebih, ada Bulog yang menyerap beras di pasar. Tapi kan kalau di garam, enggak ada Bulog.

Jadi dengan ada masalah impor garam ini, harapannya apa? Saya sudah tidak berharap lagi, jadi serahkan saja ke yang Maha Kuasa. Karena mereka itu, UU saja berani mereka tabrak, apalagi rakyat.