Aturan Dana Kelurahan Belum Ada tapi Sudah Dianggarkan, Kok Bisa?

Ilustrasi menghitung mata uang Rupiah. (Foto: AFP/Adek Berry)

Pemerintah lewat Kementerian Keuangan telah menganggarkan Rp 3 triliun untuk program Dana Kelurahan di APBN 2019. Anggaran Dana Kelurahan diambil dari anggaran Dana Desa 2019 sebesar Rp 73 triliun.

Program Dana Kelurahan pada tahun depan relatif baru. Selain itu, pemerintah belum memiliki regulasi khusus yang mengatur soal Dana Kelurahan tetapi mengapa sudah dianggarkan?

"Kalau Dana Desa ada undang-undang dan sudah kita lakukan, cara perhitungan sudah ada, penggunaannya sudah ada, pelaporannya sudah ada, itu kan Dana Desa. Kalau Dana Kelurahan bagaimana? berarti kan kita harus lihat secara komprehensif idenya Bapak Presiden, Dana Kelurahan ini akan kita coba, baru kita rapatkan semuanya agar semua menyeluruh, tidak parsial (tapi) akan kita coba," ungkap Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat ditemui di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (22/10).

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Mardiasmo menjelaskan bahwa usulan adanya Program Dana Kelurahan sudah ada sejak lama. Namun pemerintah memutuskan program ini baru bisa diuji coba pada tahun depan. Sementara soal regulasinya, pemerintah punya 2 pilihan yaitu apakah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru atau merevisi PP lama yaitu PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan..

"Kalau Undang Undang kan terlalu lama," ucapnya.

Adapun peruntukkan Dana Kelurahan tidak jauh berbeda dengan Dana Desa. Sistem yang digunakan pun hampir sama dengan Dana Desa yaitu dengan mentransfer uang tunai ke masing-masing kelurahan (cash for work). Mardiasmo menegaskan Dana Kelurahan akan digunakan pemerintah sebagai salah satu upaya memberantas kemiskinan.

"Ada banyak juga perkotaan miskin, ini harus diperbaiki," sebutnya.