Aturan Ganjil-Genap Ganggu Pengusaha

Sosialisasi Ganjil Genap di Pancoran. (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Menjelang bergulirnya event olahraga Asian Games 2018, pemerintah melakukan uji coba perluasan kebijakan ganjil-genap di jalan arteri Jakarta. Hal ini dilakukan agar kemacetan dapat dihindari saat gelaran event tersebut.

Namun, menurut Ketua Angkutan Barang DPP Organda Ivan Kamadjaja, masalah kebijakan ganjil-genap tak sepenuhnya tepat. Kata Ivan, kebijakan tersebut malah membuat harga barang-barang menjadi lebih tinggi.

"Membatasi angkutan barang (angbar) akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan semu atas truk, akibatnya timbul shortage, yang berujung pada kenaikan tarif dan akhirnya kenaikan harga barang," ucapnya kepada kumparan, Rabu (11/7).

Ivan menambahkan, dari kebijakan tersebut yang paling terkena dampak yaitu kendaraan golongan I sebanyak 88% dari total kendaraan yang melewati ruas jalan uji coba kebijakan ganjil-genap. Lantaran dalam aturannya, hanya mobil pelat hitam yang tidak dapat melewati jalan tol, sementara untuk pelat kuning (angkutan umum) masih dapat melewati ruas ganjil-genap.

"Untuk memberikan solusi yang efektif (high impact), maka kuncinya ada di pengaturan golongan I. Dengan kata lain, membatasi angkutan barang bukan merupakan solusi yang efektif," cetus Ivan.

"Genap-ganjil cukup untuk kendaraan pribadi, dan angkutan barang tetap beroperasi normal tanpa pembatasan untuk menjaga kestabilan harga barang," imbuh Ivan.

Kemacetan hari pertama uji coba Ganjil Genap. (Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asprindo) Mohamad Feriadi mengatakan, pemberlakuan kebijakan tersebut sedikit banyak berdampak pada bisnis, terutama pengusaha logistik sebagai penyebar distribusi utama produk.

"Iya gini, bagi perusahaan yang mempunyai unit armada terbatas tentunya ini berpengaruh. Punya kendaraan satu pelat nomor genap kemudian kendaraan tidak bisa digunakan di tanggal ganjil, nah ini tentu kendala," kata Feriadi.

Feriadi mengatakan, dampak dari keterbatasan armada membuat pengiriman lebih lama. Dalam hal ini, pelanggan menjadi objek yang dirugikan.

"Amanah masyarakat ini, pelanggan ini bisa terjadi keterlambatan, nah kalau adanya aturan-aturan seperti ini tentunya kita khawatir akan membuat kita terlambat," kata Feriadi.

Feriadi mencontohkan, salah satu pengusaha pengiriman air kemasan yang memilki 65% pangsa pasar di Jakarta, harus terkena imbas kebijakan itu.

"Nah buat kami tidak sendiri. Ada asosiasi lain yang mengalami kendala yang sama. Oleh karena itu, kita dalam hal ini tentu berharap, pemerintah melihat dengan kacamata yang lebih luas, pemakai jalan bukan hanya kendaraan pribadi, ada kendaran angkutan yang ini juga mendorong roda perekonomian," ungkapnya.