Aturan Kenaikan Harga Rumah Murah Bersubsidi Terbit Bulan Ini

Pembangunan rumah (ilustrasi). Foto: Antara/Mohamad Hamzah

Pemerintah memastikan aturan mengenai kenaikan harga rumah murah bersubsidi telah selesai dan tidak menunggu tandatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Aturan tersebut nantinya akan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Heri Poerwanto, belum bisa memastikan berapa kenaikan harga tersebut. Menurut dia, persentase kenaikan tidak jauh dari kisaran 2,5 persen hingga 7,5 persen tergantung masing-masing wilayah.

"Tinggal penandatanganan saja, harmonisasi sudah lewat, kalau KumHAM harmonisasi itu udah selesai. Tinggal tunggu proses penandatanganan saja, PMK ya menteri keuangan," ujar Eko di Gedung Pewayangan Kautaman, TMII, Jakarta, Senin (22/4).

Kementerian PUPR melakukan kajian mengenai kenaikan harga rumah murah bersubsidi di tahun ini, mulai 3,5-7,75 persen. Di Provinsi Kalimantan misalnya, kenaikan harganya diusulkan antara 5 persen hingga 7,75 persen.

Rumah murah di Cikarang, Bekasi Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Eko melanjutkan, kajian yang dilakukan tersebut telah mempertimbangkan pihak pengembang dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Diharapkan kenaikan harga tersebut masih bisa dijangkau MBR dan tak membuat tekor pengembang.

"Kita mencari jalan tengah yang terbaik. Kalau mengikuti pengembang semuanya kan kasihan juga masyarakat berpenghasilan rendah, tidak bisa affordable," jelasnya.

Sebelumnya, pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) meminta pemerintah menaikkan harga rumah subsidi hingga 20 persen. Alasannya, harga tanah yang kian tinggi, inflasi, dan faktor kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun ini.