Bangun Infrastruktur di Banten, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 288 M

15 Maret 2019 15:03 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) saat berfoto bersama dalam kunjungan Sinergi Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Banten. Foto: Elsa Toruan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) saat berfoto bersama dalam kunjungan Sinergi Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Banten. Foto: Elsa Toruan/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari (15/3) ini melakukan kunjungan ke Desa Sindangsari, Banten. Dalam sambutan, dia membeberkan besaran dana belanja untuk daerah Banten pada warga.
ADVERTISEMENT
Tahun ini tercatat dana APBD Banten sebesar Rp 17,06 triliun. Jumlah ini naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp 15,46 triliun.
“Tahun ini memang naik. Kapan jadi Rp 20 triliun? Ya, nanti ya tunggu APBN kita membaik,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Desa Sindangsari, Serang, Banten, Jumat (15/3).
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp 288,7 miliar untuk pembangunan desa-desa di Banten.
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melakukan kunjungan Sinergi Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Banten. Foto: Elsa Toruan/kumparan
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas, yaitu irigasi di 305 desa dengan biaya Rp 68 miliar, jembatan gantung 4 unit sebesar Rp 14 miliar.
Pihaknya juga akan menbangun Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 83 desa dengan biaya sebesar Rp 20,3 miliar, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 47 lokasi dengan dana Rp 19,2 miliar.
ADVERTISEMENT
Kemudian, untuk Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) PUPR akan membangun di 78 kelurahan dengan biaya Rp 83 miliar dan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 11 kecamatan sebesar Rp 6,6 miliar.