Bangun Kilang hingga Pangkas Impor Minyak Jadi PR Dirut Baru Pertamina

Rini Soemarno (kiri) bersama Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati (kanan). (Foto: Angga Sukmawijaya/kumparan)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyebut Nicke Widyawati akan segera ditetapkan sebagai Direktur Utama definitif PT Pertamina (Persero). Rencananya penetapan akan dilakukan pada bulan ini.

Menurut Rini, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Nicke saat sudah ditetapkan menjadi Dirut Pertamina. Dari mulai penerapan Biosolar 20 persen, hingga pembangunan kilang untuk memangkas impor BBM.

"Iya tentu kilang juga harus menjadi fokus utama. Ini juga harus bisa terselesaikan. Kalau pimpinan sudah jelas jadi semuanya juga lebih mudah. Termasuk RDMP (Refinery Development Master Plan) yang di Balikpapan," kata Rini kepada kumparan di Jayapura, Papua.

Pembangunan kilang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. kapasitas kilang minyak di dalam negeri saat ini sekitar 1 juta barel per hari (bph), dimana setiap harinya mampu mengolah minyak mentah sekitar 800.000 bph, sementara produksi minyak mentah nasional ada di kisaran 800.000 bph.

Dengan kebutuhan 1,6 hingga 1,7 juta barel BBM per harinya, kata Arcandra, Indonesia masih masih kekurangan sekitar 900.000 bph dan terpaksa harus impor. Kalau BBM bisa diproduksi seluruhnya di dalam negeri, ada penghematan yang cukup signifikan.

Pertamina memiliki 4 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) alias modifikasi Kilang Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai. Selain itu ada 2 proyek Grass Root Refinery (GRR) atau pembangunan kilang baru di Tuban dan Bontang.

Seluruh proyek ini harus diselesaikan maksimal hingga 2025. Proyek-proyek kilang minyak dijalankan agar Pertamina bisa memproduksi BBM dengan kualitas di atas Euro 4 dan menekan ketergantungan pada impor.

Ignasius Jonan dan Nicke Widyawati (Foto: Dok. Pertamina)

Setiap proyek RDMP membutuhkan biaya investasi kurang lebih USD 5 miliar atau Rp 70 triliun (kurs Rp 14.000). Sedangkan masing-masing proyek GRR nilainya sekitar USD 12,5 miliar atau setara Rp 175 triliun. Artinya seluruh proyek tersebut memakan biaya USD 45 miliar atau Rp 630 triliun.

Selain itu, pengurangan impor minyak juga akan dilakukan dengan pembelian langsung minyak mentah oleh Pertamina kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan penerapan B20.

"Per 1 September menerapkan B20 untuk solar. Jadi solar kita sepakat B20. Jadi banyak perubahan sehingga banyak yang harus dikoordinasikan. Itu yang saya harapkan, pimpinan Pertamina cepat ditunjuk," kata Rini.