Bank Muamalat Minta Suntikan Modal dari Pemerintah

Komisi XI DPR RI raker permasalahan Bank Muamalat (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berharap pemerintah bisa menyuntikkan modal kepada bank syariah pertama di Indonesia tersebut. Hal ini bisa dilakukan melalui bank BUMN syariah atau institusi pemerintah, seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Saat ini, Bank Muamalat membutuhkan tambahan modal minimal Rp 4,5 triliun yang akan digunakan untuk mengembangkan bisnis dan memperkuat modal.

"Menurut saya ini adalah momentum, kalau ada lokal investor. Apalagi kalau bisa masuk dari pemerintah begitu ya, karena momentumnya sangat tepat," ujar Direktur Utama Bank Muamalat Achmad Kusna Permana di DPR RI, Jakarta, Rabu (11/4).

Bank Muamalat (Foto: Antara Foto)

Dia menambahkan, pemerintah bisa saja meminta Bank BUMN syariah untuk menambah modal Bank Muamalat. Hingga saat ini, kata dia, sudah ada pembicaraan lebih lanjut mengenai hal tersebut, namun belum disampaikan secara tertulis.

"Kalau mereka (bank BUMN syariah) bisa langsung, mekanismenya bisa lewat induknya, kemudian mereka masuk langsung ke rights issue. Sudah ada pembicaraan dengan BUMN, bank maupun dengan induk juga ada. Dengan pemegang saham juga udah ada, mudah-mudahan bisa direalisasikan," jelasnya.

Meski demikian, Permana mengatakan, pihaknya belum membicarakan hal lebih lanjut terkait rencana Bank Muamalat masuk ke holding Bank BUMN Syariah.

"Mekanisme nantinya belum sampai ke level itu (holding Bank BUMN Syariah). Sekarang bisa masuk ke penguatan modal, kemudian kami bisa ekspansi," tambahnya.