Banyak yang Tak Punya Rekening, Remitansi TKI Hanya Rp 127 T per Tahun

TKI di Malaysia. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.)

Transfer uang yang dilakukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke penerima di Tanah Air atau remitansi dinilai masih lebih rendah dibandingkan negara di ASEAN lainnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng mengatakan, total remitansi dari TKI sampai saat ini hanya USD 8,8 miliar atau sekitar Rp 127 triliun (kurs Rp 14.500) per tahun. Angka ini sangat rendah dibandingkan Filipina yang mencapai USD 24 miliar per tahun.

"Kita malu, Filipina, dia negara kecil itu remitansinya USD 24 miliar setahun, kita hanya USD 8,8 miliar setahun," ujar Sugeng di Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018 di Grand City Surabaya, Jawa Timur, Jumat (14/12).

Sugeng menilai nilai remitansi kita seharusnya bisa lebih besar dibandingkan negara lainnya. Adapun remitansi ini akan mendorong sektor jasa yang akan membantu memperbaiki modal dan finansial di defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD).

Menurut dia, rendahnya remitensi dari para TKI disebabkan tingkat masyarakat yang sudah memiliki rekening di bank (inklusi keuangan) di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara lainnya.

Gedung Bank Indonesia. (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Saat ini, inklusifitas di Indonesia saat ini baru 49 persen. Padahal di Thailand mencapai 82 persen, Malaysia 85 persen, bahkan Singapura telah 98 persen.

"Salah satunya karena tingkat inklusi keuangan kita masih lebih rendah dari negara lainnya," kata dia.

Sugeng mengatakan, saat ini memang sudah 62 persen remitansi menggunakan nontunai. Namun sayangnya, pembayaran tersebut bukan menggunakan rekening aslinya, melainkan menitip kepada pihak lain.

Dia berharap pencatatan remitansi bisa semakin baik dengan bisnis model digital agar lebih efisien. Hal ini juga untuk mencegah adanya transaksi keuangan yang tidak benar seperti pencucian uang dan untuk pembiayaan terorisme.

"Ke depan harus dipikirkan adalah jangan sampai ini nanti dimasuki praktik yang tidak benar, pencucian uang atau untuk membiayai terorisme," tambahnya.