Bappenas Kaji Ide Jokowi Bikin Menteri Khusus Investasi dan Ekspor

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menghadiri Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018. Foto: ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Afriadi Hikmal

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji terkait permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memiliki menteri khusus yang mengurusi investasi dan ekspor.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan bahwa dalam kajian ini, pihaknya akan memperhatikan terlebih dulu struktur organisasi kementerian yang ada. Sebab pemerintah ingin tiap kebijakan yang dikeluarkan betul-betul matang.

"Itu tinggal menunggu waktu. Kita lihat dulu tentunya, diperhatikan juga struktur kementerian," katanya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (13/3).

Presiden Jokowi tinjau Indonesia Internasional Furniture Expo di Jiexpo Kemayoran, Rabu (13/3). Foto: Fahrian Saleh/kumparan

Dia membeberkan, alasan Jokowi ingin memiliki menteri khusus itu yakni karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tak sesuai target. Berdasarkan evaluasi, penyebab target itu tak tercapai ialah karena persoalan ekspor dan investasi.

"Penyebabnya adalah pertumbuhan ekspor yang relatif lemah serta pertumbuhan investasi yang sebenarnya tidak jelek, tapi mungkin ingin lebih cepat lagi," ucap Bambang.

Menurut dia, Jokowi memahami bahwa kedua hal itu begitu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oleh karenanya, Jokowi ingin persoalan mengenai pasar dunia diurus oleh institusi yang solid sehingga permasalahan yang ada bisa teratasi.

"Karena kan ekspor tergantung demand negara lain, investasi kita juga sangat butuh kekuatan modal dari negara lain. Itu harus ditangani oleh satu institusi yang solid," bebernya.

Jokowi Ingin Punya Menteri Khusus yang Tangani Investasi dan Ekspor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk memiliki menteri khusus yang mengurusi investasi dan ekspor. Jokowi beralasan, tingkat investasi dan ekspor di Indonesia jauh lebih kecil ketimbang negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Dia bahkan mengaku sudah membicarakan rencana itu dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.

"Saya sudah sampaikan minggu lalu dalam forum rapat kabinet. Apakah perlu, saya bertanya apakah perlu kalau situasinya seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor, sudah," kata Jokowi saat menghadiri Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi di ICE BSD, Selasa (12/3).

Jokowi meyakini hal itu bisa teralisasi karena negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Apalagi, penyelesaian masalah investasi dan ekspor di Indonesia menjadi fokus pemerintahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Khusus sudah, wong penyakit kita ada di situ. Negara lain saya lihat juga sama. Di EU (European Union) ada menteri investasi, ada menteri khusus ekspor. Negara lain saya lihat juga sama. Mungkin dari sisi kelembagaan memang kita harus memiliki menteri investasi dan menteri ekspor. Dua menteri mungkin perlu," jelasnya.

Namun, jika rencana pembentukan dua kementerian bidang investasi dan ekspor itu sudah terealisasi, namun tak memberikan perubahan yang positif, maka dia mengatakan hal itu merupakan kesalahan semua pihak.

"Kalau ada menteri itu enggak nendang lagi yang salah ya kita semuanya sudah. Saya itu paling gregetan kita ngerti kesalahan kita, kita ngerti kekurangan, kita ngerti jalan keluar tapi kita enggak bisa menuntaskan masalah yang ada," tandasnya.