Belanja Online Produk Impor Marak, Neraca Perdagangan Bisa Tersungkur

Ilustrasi wanita berbelanja online. (Foto: Thinkstock)

Tren belanja online dengan beragam diskon di akhir tahun semakin marak. Kondisi tersebut dinilai bisa berpotensi memperlebar defisit neraca perdagangan yang pada Oktober 2018 menembus USD 1,82 miliar.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, memprediksi neraca perdagangan belum akan membaik. Hingga akhir tahun, neraca dagang berpotensi terus defisit.

"Prediksi tren November-Desember akan lebih melebar saya rasa defisitnya. Terutama karena permintaan natal dan tahun baru. Impor semakin besar," kata Eko ketika ditemui di ITS Tower, Jakarta, Kamis (15/11).

Eko melanjutkan, potensi peningkatan defisit itu terlebih disebabkan kegemaran kelas menengah yang menggandrungi produk-produk impor ketika belanja online. "90 besar produk online yang dijual adalah impor. Kemudian ada harbolnas, terinspirasi Alibaba. Ujungnya adalah impor," imbuhnya.

Menurut dia, kebutuhan impor di Indonesia memang masih sangat tinggi. Sebab, banyak komponen kebutuhan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Jika itu dibiarkan, bukannya tak mungkin pelemahan rupiah juga kian menjadi.

"Semua serba salah, maju kena mundur kena. Kebutuhan utama kita cenderung bertumpu pada impor, tidak hanya pangan. Nah kalau impor tidak bisa dijaga, maka nilai tukar juga bisa jebol," ujar dia.

Meski begitu, Eko berharap tetap ada langkah yang mesti dilakukan untuk menekan defisit yang terjadi nantinya. Setidaknya, meminimalisirnya dengan mendorong produk lokal hingga mengubah perilaku berbelanja online.

"Jangan terlalu gampang produk asing masuk apalagi terlalu mendominasi," katanya.

Ia juga berharap para pelaku usaha lokal termasuk yang tergabung dalam platform belanja online kian masif mengembangkan kreativitasnya agar lebih dilirik. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mendukung berbagai kebijakan yang menguntungkan.

"Misal kebijakan ada insentif atau fasilitas apa bagi yang menjual produk UMKM dalam negeri, ini domain pemerintah. Termasuk travel fair. Rata-rata luar negeri semua. Nah bentuk fasilitas kebijakan fiskalnya juga bisa lebih beragam," tutupnya.