Benahi Transportasi Jabodetabek, Jokowi Butuh Rp 571 Triliun

Macet di Tol Cikampek. Foto: Antara/Risky Andrianto

Pemerintah bertekad untuk segera membenahi transportasi di kawasan Jabodetabek. Kondisi sekarang ini dinilai sangat semrawut yang mengakibatkan kemacetan parah. Ujungnya, negara rugi ratusan triliun rupiah per tahun.

Presiden Joko Widodo sudah merancang untuk membentuk Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek (BOJT). Tugas yang diemban tidak hanya mengintegrasikan moda angkutan umum di kawasan Jabodetabek tetapi juga membereskan tata ruang. Perkara yang tidak mudah karena membutuhkan investasi yang cukup besar.

"Tadi sudah hitung termasuk transportasi, pemukiman, dan lain-lainnya butuh Rp 571 triliun," ungkap Jokowi saat mencoba MRT Jakarta, Selasa (19/3).

Anggaran Rp 571 triliun tersebut akan digunakan untuk membangun moda transportasi baru yang terintegrasi dengan transportasi lain. Misalnya Mass Rapit Transit (MRT) maupun Light Rail Transit (LRT).

Ada beberapa proyek besar yang akan dibangun misalnya MRT koridor barat dan timur yang menghubungkan Bekasi dengan Balaraja. Selain itu, pemerintah juga akan membangun kawasan TOD atau Transit Oriented Development.

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap untuk foto bersama pengurus ormas Forum Betawi Rempug. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

"Berbicara integrasi moda transportasi jika rencananya belum matang tapi pelaksanannya harus lebih cepat, itu yang kita bahas," ucapnya.

Mengenai skema pembiayaan, Jokowi bilang ada beberapa pilihan. Misalnya menggunakan skema gabungan antara APBN dan APBD hingga keterlibatan BUMN dan swasta di dalamnya.

"Itu nanti kita bahas dengan Menkeu (Menteri Keuangan) pembagian nanti sama Menkeu, Gubernur DKI dan pimpinan (daerah)," sebutnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan pembenahan transportasi di kawasan Jabodetabek butuh 10 tahun. Dana yang dibutuhkan bisa saja membengkak hingga Rp 770 triliun. Dia bilang semua pihak akan dilibatkan dalam urusan ini. Sementara it, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjadi lead atau kepala dari proyek ini.

"Karena itulah tadi Pak Presiden menyatakan DKI punya fiskalnya, punya wewenangnya karena itu tadi beliau menugaskan kepada DKI untuk melakukan perencanaan bagi pembangunan semua infrastruktur transportasi sekaligus pengelolaannya," jelasnya.