Bencana Marak Terjadi, Dana Penanggulangan di Pemerintah Menipis

Situasi bangunan di pesisir Palu yang rata dengan tanah. (Foto: Fikri Nur Zaman/SAR Unpad)

Pemerintah menganggarkan dana penanggulangan bencana alam sebesar Rp 4 triliun dalam APBN 2018. Adapun jumlahnya kini kian menipis lantaran runtutan bencana yang terjadi di Indonesia selama tahun ini.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana darurat bencana (dana on call) sebesar Rp 560 miliar untuk bencana alam di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Selain itu, hari ini bendahara negara juga menambah lagi Rp 500 miliar untuk penanganan bencana tersebut. Sehingga total yang dikeluarkan pemerintah melalui pos Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 1,06 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pihaknya tak menutup kemungkinan ada dana tambahan lagi untuk bencana Palu.

"Iya dimungkinkan (penambahan). Tergantung urgensinya nanti seperti apa," ujar Askolani kepada kumparan, Selasa (2/10).

Sementara pada saat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah menganggarkan Rp 1,1 triliun hingga akhir tahun ini.

Berdasarkan hitungan kumparan, total dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk dua bencana alam tersebut sebesar Rp 2,16 triliun.

Bangunan sekolah yang rusak di Lombok Barat (Foto: ANTARAFOTO/Ahmad Subaidi)

Belum lagi ditambah adanya dana untuk bencana alam lainnya hingga saat ini, yang peristiwanya bisa mencapai ratusan. Bahkan berdasarkan catatan BNPB, hingga Maret 2018 saja tercatat ada 513 bencana alam di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kemenkeu Dwi Pudjiastuti Handayani mengatakan, dana on call dan rehabilitasi serta rekonstruksi dalam APBN tidak bisa dipisahkan. Namun Handayani enggan menjelaskan secara spesifik sisa anggaran yang ada pada pos dana penanggulangan bencana tersebut.

Yang pasti, kata dia, total dana cadangan untuk penanggulangan bencana tersebut sebesar Rp 4 triliun hingga akhir tahun ini.

"Di APBN 2018 tidak dipisahkan antara dana on call, dana rehabilitasi, rekonstruksi, yang pasti total dana cadangan penanggulangan bencana Rp 4 triliun," jelasnya.

Namun beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keuangan negara masih aman alias belum tekor untuk menanggulangi bencana alam hingga akhir tahun ini.

"Enggak (tekor). Kan kemarin situasi APBN kita bagus," jelasnya.

Bantuan Untuk Korban Gempa dan tsunami di Bandara Palu. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Namun di sisi lain, pemerintah telah membuka pintu asing untuk membantu korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Adapun hingga saat ini, ada 18 negara yang telah menyatakan ingin membantu.

Bantuan tersebut di antaranya berupa peminjaman pesawat angkut C-130, genset, fogging untuk mayat, hingga water treatment. Namun, Menko Polhukam Wiranto menyatakan, bahwa kebutuhan utama saat ini adalah bantuan angkutan udara untuk menjangkau warga Palu dan sekitarnya serta menyalurkan bantuan.

"Kebutuhan utama angkutan udara, sebelum (jalur) darat beres, kita butuh angkutan udara yang rapid kita butuh bantuan pesawat C-130. Pesawat angkut jenis berat yang jenis itu yang bisa mendarat (landasan Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie)," kata Wiranto.

Anggota TNI Angkatan Udara mengangkut daging kurban ke pesawat hercules A-1320 untuk dibagikan kepada korban gempa di Lombok. (Foto: Dok. TNI)

Wiranto menjelaskan, saat ini bantuan dari negara sahabat masih terus mengalir. Untuk bantuan berupa uang dari negara sahabat, pemerintah memastikan akan mengelolanya sehingga tepat sasaran.

"Ada yang menyumbang dana dan ini akan dipertanggungjawabkan dengan baik, tepat sasaran apa yang diingnkan negara donor dan akan terus bergulir tidak sampai tangap darurat tapi sampai rekonstruksi," tambahnya.