Berantas Pungli Truk, Kemenhub Gandeng Polri Hingga BIN

Jembatan timbang Balonggandu. (Foto: Iqra Ardini/kumparan)

Sekitar 70 orang perwakilan supir truk pada Selasa (8/5) kemarin mendatangi Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedatangan mereka untuk mengadukan permasalahan yang selama ini mereka temui di jalanan, salah satunya yaitu praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya akan segera menindak pelaku yang sering memeras para supir truk. Kemenhub akan bekerja sama dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memberantas pungli.

"Hari Rabu (pekan depan) saya akan mengundang dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Mabes Polri, Kabaintel Mabes Polri, dan juga dari pihak yang terkait dan termasuk BIN juga mau kita undang untuk sama-sama melakukan pengawasan dan penindakan kepada oknum-oknum baik itu dari pegawai atau preman," kata Budi saat melakukan konferensi pers di Kemenhub, Jakarta, Jumat (11/5).

Selain bekerja sama dengan beberapa pihak terkait, Budi juga mengungkapkan jika Kemenhub telah menerapkan e-tilang atau tilang elektronik. Ia meyakini cara tersebut dapat mencegah terjadinya pungli, misalnya saja di jembatan timbang karena denda atau tilang langsung disetor ke bank.

"Jadi tidak ada lagi sekarang para pengemudi membayar uang kepada para petugas yang ada di jembatan timbang. Kalaupun dia merasa ditilang, dia akan menggunakan ATM-nya langsung masuk ke rekening bank, dengan menggunakan EDC yang ada disitu, atau bayar ke bank BRI yang terdekat dari jembatan timbang," kata dia.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya pungli di terminal-terminal pihaknya juga akan menambahkan fasilitas-fasilitas pendukung seperti kamera CCTV di setiap terminal. Dengan begitu, pengawasan di lapangan lebih ketat.