BI Ingatkan BPJPH: Sertifikasi Halal Harus Mudah, Cepat, dan Murah

Pebisnis makanan menunjukkan sertifikat halal di Kawasan Halal Park Senayan, Jakarta, Senin (16/4). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Pemerintah mulai menetapkan kewajiban sertifikasi halal per hari ini. Kewajiban halal itu mencakup industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), hingga restoran/katering/dapur.

Penerbitan sertifikasi halal itu menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sehingga kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) untuk menerbitkan sertifikasi halal beralih ke BPJPH.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, Suhaedi berharap, dengan perubahan aturan mengenai sertifikasi halal ini bisa mempermudah para pelaku ekonomi di Indonesia.

“Harapan kami dengan proses sertifikasi mereka (BPJPH) akan memudahkan pelaku ekonomi untuk memperoleh sertifikasi secara mudah, cepat, dan murah,” kata Suhaedi di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (17/10).

Pebisnis makanan menunjukkan sertifikat halal di Kawasan Halal Park Senayan, Jakarta, Senin (16/4). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Suhaedi tidak mempermasalahkan adanya sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut bisa membuat produk-produk Indonesia mempunyai nilai tambah di masyarakat.

“Ini akan memberikan tambahan daya saing, karena semua bisa masuk dari luar. Kalau kita punya yang setara baik sama-sama halal tersertifikasi tentu akan mendorong kegiatan ekonomi lebih maju lagi,” ujar Suhaedi.

Meski begitu, Suhaedi mengakui tidak mudah dalam menyeleksi produk khususnya makanan dan minuman masuk kategori halal atau tidak. Menurutnya dalam menentukan halal bukan perkara produknya saja tetapi juga prosesnya.

“Misalkan sektor manufaktur misal kosmetik ini tak ada bahan yang katakanlah haram tapi proses keseluruhannya harus diteliti dari awal sampai akhir termasuk packaging,” ungkap Suhaedi.