BI Komentari Bank Dunia: Indonesia Masih Tumbuh, Defisit Itu Wajar

Perry Warjiyo (kiri) dan Destry Damayanti. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Baru-baru ini, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chavez menyampaikan presentasinya berjudul 'Global Economic Risks and Implications for Indonesia' di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu poinnya ialah Bank Dunia menyoroti langkah RI yang dinilai lebih fokus menurunkan Current Account Deficit (CAD) dibanding menggenjot investasi. Imbasnya, RI bisa mendapat ancaman perlambatan laju pertumbuhan ekonomi.

Merespons itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti pun angkat bicara. Ia menekankan, Indonesia selama ini perekonomiannya masih bisa bertumbuh. Lagi pula, kata dia, defisit yang terjadi di Indonesia itu masih terbilang wajar.

"Masalah CAD sebenarnya buat negara kayak Indonesia di mana kita masih dalam tren pertumbuhan, itu hal yang wajar," ujar Destry ketika ditemui di Museum BI, Jakarta, Jumat (6/9).

Menurut ex-Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, tak hanya Indonesia yang mengalami defisit, melainkan banyak negara di dunia.

"Beberapa negara defisitnya sebesar 6 persen dari PDB. Kita kan 3 persen dari PDB, masih ada kontrolnya," tegasnya.

Rodrigo A Chaves-Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, menemui Presiden Joko Widodo. Foto: Fahrian Saleh/kumparan

Destry berargumen, CAD di Indonesia selama ini juga perlu dilihat secara lebih seksama. Yaitu, untuk kegunaan produktif seperti pembiayaan infrastuktur.

"Dipakai untuk apa, kalau defisit dipakai konsumtif, tentu masalah. Karena dia kan habis pakai gitu aja. Kalau produktif dia bisa men-generate future income. Jadi itu harus kita lihat," kata dia.

"Kalau dibiayai oleh investasi jangka panjang which is PMA, itu aman sebenernya enggak masalah," lanjutnya.

Sementara perihal potensi keluarnya dana asing atau capital outflow dinilai juga jadi tantangan bagi Indonesia. Ia tak membantah hal itu sebagai sesuatu yang tak bisa serta-merta dicegah. Sebab, itu merupakan devisa bebas.

Meski begitu, pihaknya menegaskan, pemerintah sebetulnya sedang terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif agar outflow bisa diimbangi arus modal asing masuk atau inflow yang menguntungkan bagi RI.

"Jadi harus ada kepastian hukumnya, kebijakannya apakah moneter apakah fiskal apakah struktural. Itu on the right track," tandasnya.