BI Ramal Perang Dagang Berakhir di 2020

19 Juli 2019 19:20 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Deputi Gubernur, BI Dody Budi Waluyo. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Deputi Gubernur, BI Dody Budi Waluyo. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan
ADVERTISEMENT
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan kondisi ketidakpastian ekonomi global, khususnya perang dagang, akan berakhir saat Pemilihan Umum (Pemilu) Amerika Serikat (AS) pada 2020.
ADVERTISEMENT
"Kapan itu (perang dagang) akan berakhir, kita banyak informasi, tapi mengerucut pada satu titik. Kita bisa katakan akan berhenti pada saat election Trump," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo saat pelatihan wartawan di Medan, Sumatera Utara, Jumat (19/7).
AS hingga saat ini telah mengenakan tarif 25 persen atas barang-barang impor asal China senilai USD 200 miliar. Sementara China mengenakan tarif sebesar 25 persen atas barang-barang asal AS senilai USD 60 miliar.
Dody menilai, kebijakan yang ditempuh Presiden AS Trump untuk melakukan perang tarif tersebut berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Bahkan menurutnya, pasar beranggapan kebijakan perang tarif tersebut merupakan alat kampanye Trump untuk melenggang kembali sebagai capres AS 2020.
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan
"Ini cara Trump menuju 2020. Jadi ini bisa saja sampai election. Setelah itu seperti apa kita tidak tahu. Kita lihat tahap ini sampai 2020," katanya.
ADVERTISEMENT
Namun demikian, Dody memastikan, bank sentral telah mengantisipasi perlambatan ekonomi global, salah satunya dengan penurunan suku bunga acuan.
BI telah menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen pada Kamis (18/7). Penurunan bunga acuan tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak delapan bulan lalu.
"Dari sisi kebijakan suku bunga bank sentral sudah mulai diturunkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini salah satu kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral. Kita juga lihat negara lain ada yang gunakan kebijakan lain untuk mengakselerasi ekonomi tumbuh," tambahnya.