Bisakah Ma'ruf Amin Genjot Ekonomi Syariah Jika Terpilih Jadi Wapres?

Jokowi dan Ma'ruf Amin di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (12/08/2018). (Foto: Yudhistira Amsal/kumparan)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih Ma’ruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden RI untuk mendampinginya di Periode 2019-2024. Salah satu alasan Jokowi memilih Ma’ruf Amin, karena Ketua Umum MUI ini mumpuni di bidang ekonomi syariah.

Selain menjabat sebagai ketua MUI, Ma’ruf Amin juga menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional. Di sisi akademik, dia merupakan profesor atau guru besar bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pada 2012, Ma’ruf pernah menerima gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Dengan latar belakang Ma’ruf yang memiliki pengalamanya itu, bisakah Ma’ruf Amin meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia jika terpilih nanti?

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan, Ma’ruf Amin memang memiliki banyak pengalaman di bidang ekonomi syariah. Tapi, menurutnya, sejauh ini, kemampuannya lebih banyak dilakukan di bidang teoritis seperti membuat aturan tentang kebijakan ekonomi syariah di tataran agama.

“Pak Ma’ruf Amin ini memang kaya pengalaman di bidang ekonomi syariah. Tapi kalau kita lihat pengalamannya itu di aspek fikih teoritis. Sementara pengalaman praktisnya cukup terbatas. Dia terlibat dalam DSN dan Ketua MUI kan untuk menentukan hitam dan putih sebuah produk sementara untuk pengembangan pasar harus lebih ditingkatkan sebab ekonomi syariah jadi solusi atas rapuhnya fundamental ekonomi kita saat ini,” kata Faisal saat dihubungi kumparan, Minggu (12/8).

Karena itu, kata Faisal, pekerjaan rumah yang harus dilakukan dia jika terpilih menjadi Wakil Presiden RI 2019-2024 adalah melakukan pendekatan ekonomi syariah di tataran praktis. Apalagi, saat ini ekonomi syariah di Indonesia baru tumbuh 5 persen, padahal keberadannya sudah ada sejak bank syariah didirikan pertama kali pada 1991.

Konferensi pers KH Ma'ruf Amin usai ditunjuk sebagai cawapres mendampingin Jokowi, Kamis (9/8/2018). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

“Kalau dari keseluruhan perbankan, cuma 5 persen share-nya. Tapi kalau kita lihat perjalannya pertama kali bank syariah didirikan tahun 1991, sudah cukup panjang share-nya belum banyak beranjak dari level 5 persen. Tantangan ke depannya adalah bagaiman Pak Ma’ruf Amin ini bisa jauh lebih praktis pendekatannya yang pada akhirnya bisa diterima pasar,” jelasnya.

Menurut Faisal, ekonomi syariah sebenarnya bisa tumbuh lebih tinggi lagi dibandingkan saat ini, sebab marketnya luas dan banyak yang tertarik. Menurut dia, di tengah ekonomi Indonesia yang terderpresiasi terhadap ekonomi Amerika Serikat, ekonomi syariah bisa menjadi penggerak ekonomi baru yang memberi kekuatan.

“Ekonomi syariah adalah penggeraknya di mana kalau kita lihat pembiayaannya yang saat ini (bank konvensional) lebih banyak ke UMKM dan sektor riil. Nah ini yang kita harapkan bagaiman ekonomi syariah bisa lebih besar. Dari sisi financing APBN juga ada sukuk, juga lumayan berkembang dan growth-nya lumayan berkembang. Kita juga bisa ambil investasi dari wilayah timur tengah. Pak Ma’ruf Amin punya potensi itu, tinggal bagaimana nanti realisasi di lapangan,” tuturnya.