Bos Freeport: Pemerintah Perpanjang Operasi Freeport Sampai 2041

CEO PT Freeport Richard Adkerson, saat konferesi pers terkait penandatangan pokok-pokok kesepakatan divestasi saham PT. Freeport Indonesia. (Foto: Helmi/kumparan)

Pemerintah melalui induk usaha holding BUMN pertambangan, PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum, akhirnya bisa menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Bersamaan dengan itu PT Freeport Indonesia juga memastikan mendapatkan hak operasi hingga tahun 2041.

Terkait proses pengambilalihan saham PTFI ini, Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran, Richard Adkerson mengaku mulai mengetahui keinginan serius pemerintah Indonesia untuk memiliki 51% saham Freeport sejak 6 tahun lalu, saat terbit Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1/2014.

Namun keinginan kuat Indonesia untuk memiliki 51% saham Freeport terlihat saat Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri ESDM, Ignasius Jonan menemuinya. Dalam pertemuan itu, Richard mendengar langsung keinginan pemerintah Indonesia.

“Kami melihat kesungguhan itu. Hari ini merupakan langkah positif di sepanjang jalan (negosiasi) tersebut,” katanya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/7).

Menurut Richard, dalam kesepakatan ini, para pihak menyepakati keberlangsungan operasi PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041 dengan mekanisme yang akan didetailkan lebih lanjut.

Richard mengaku berterimakasih kepada pemerintah Indonesia yang tak kenal lelah pada bulan lalu untuk mendapatkan solusi terbaik. Setelah 51% saham PTFI akan beralih ke pemerintah, kerja sama kedua belah pihak memasuki babak baru.

Penandatanganan pokok pokok kesepakatan Divestasi saham PT Freeport Indonesia (Foto: Helmi/kumparan)

Dalam perjanjian tersebut, Inalum akan membayar USD 3,85 miliar untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia dan PT Indocopper Investasma yang memiliki 9,36% saham Freeport.

Menurut Richard, selama 15 tahun terakhir PTFI telah memulai proses transisi dari operasi pertambangan terbuka ke penambangan bawah tanah. Dalam proses itu, total investasi yang digelontorkan mencapai USD 6 miliar untuk mengembangkan tambang bawah tanah.

“Untuk memaksimalkan nilai ini semua, kami berkomitmen membuat kerja sama ini sukses,” ucap Richard.

Dia mengklaim penandatanganan kesepakatan itu akan meningkatkan manfaat secara signifikan bagi pemerintah Indonesia. Dengan kepastian investasi dan operasi hingga 2041, Richard memperkirakan manfaat langsung ke PTFI mencapai USD 90 miliar, di mana lebih dari 70% di antaranya untuk pemerintah dan dividen kepada Inalum.

“Kami mengestimasi manfaat untuk pemerintah, berdasarkan range harga emas dunia di masa depan sekitar USD 60-90 miliar. Di bawah struktur yang baru, lebih dari 70% manfaat untuk pemerintah Indonesia,” katanya.

Freeport McMoran pun memastikan, kemitraan baru tersebut tidak berdampak pada status ketenagakerjaan karyawan PTFI. PTFI akan tetap beroperasi di tambang Grasberg dengan merujuk kepada rencana kerja yang telah ditetapkan.