BPK Berikan Opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017

Ketua BPK Moermahadi Soerja. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017. Hal ini disampaikan BPK dalam Sidang Paripurna di DPR RI, Kamis (31/5).

Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP 2017, ada 13 temuan berupa kelemahan pengendalian internal dan 5 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Meski demikian, BPK menilai hal tersebut tidak mempengaruhi secara material kewajaran LKPP 2017 sehingga mereka memberikan opini WTP.

"Untuk LKPP tahun 2017, pemeriksaan mencakup 87 kementerian/lembaga dan 1 Bendahara Umum Negara di mana jumlah yang menerima predikat WTP bertambah dibanding tahun lalu," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di DPR RI, Jakarta, Kamis (31/5).

Adapun jumlah kementerian/lembaga yang meraih predikat WTP tahun 2017 sebanyak 80, yakni 6 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Peringkat WTP ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya ada 74 kementerian/lembaga, yakni 8 WDP dan 6 TMP. BPK juga memberikan review terhadap pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah untuk tahun 2017.

Dari total 36 kriteria transparansi fiskal, pemerintah telah memenuhi sebagian besarnya dengan level advanced sebanyak 18 kriteria (50%), level good sebanyak 13 kriteria (36%), level basic sebanyak 3 kriteria (8%), dan not met sebanyak 2 kriteria (6%).

Melalui capaian ini, BPK berharap pelaksanaan APBN dapat lebih baik lagi dan kekurangan yang masih ada bisa dibenahi.