Bulog Kembali Dapat Izin Impor 1 Juta Ton Beras

Pekerja melakukan bongkar muat beras di Gudang Bulog Baru Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung. (Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Kementerian Perdagangan kembali menerbitkan izin impor beras kepada Perum Bulog. Jumlah jatah impor beras yang diberikan sebesar 1 juta ton.

Jatah impor yang diberikan merupakan keputusan dari rapat koordinasi terbatas awal tahun lalu. Pada saat itu, Bulog mendapatkan jatah impor beras sebesar 2 juta ton. Dari jumlah tersebut, Bulog sudah merealisasikan sebesar 1 juta ton masing-masing Februari 2018 sebesar 500 ribu ton dan Mei 2018 sebesar 500 ribu ton.

"Benar, rakortas yang memutuskan sudah lama dan sudah direalisasikan," ungkap Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan kepada kumparan, Senin (20/8).

Oke menjelaskan Bulog dapat mendatangkan sisa jatah impor beras sampai dengan akhir September 2018. Padahal dari kesepakatan awal, Bulog hanya diberikan waktu sampai Agustus untuk merealisasikan semua jatah impor beras pada tahun ini. Izin impor dikeluarkan pada Juli 2018 lalu.

Sejumlah pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam dari kapal di Pelabuhan Indah Kiat, di Merak, Cilegon, Banten. (Foto: ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

"Sehingga Bulog meminta Kemendag memperpanjang waktu yang 1 juta itu 1 bulan lagi sampai akhir September," imbuhnya.

Oke menyatakan impor beras diperlukan untuk mengisi stok beras sekaligus cadangan beras pemerintah di gudang Bulog. Adapun perhitungan sebesar 2 juta ton karena pada awal tahun 2018 lalu, stok cadangan beras yang dimiliki Bulog hanya 900 ribu ton. Rendahnya stok cadangan beras saat itu disebabkan karena panen yang sedikit dan mahalnya harga beli gabah.

Dengan perhitungan kebutuhan beras nasional sebesar 300 ribu ton, maka diperlukan penguatan stok cadangan beras Bulog, belum lagi kebutuhan operasi pasar. Sehingga angka 2 juta ton dianggap sudah sesuai kebutuhan.

"Kita itu butuh stok yang cukup untuk ketahanan pangan kita minimal 2 juta ton, 2 juta ton itu enggak sampai sebulan. Jadi cadangan pemerintah, kita harus hitung juga cadangan di swasta," jelasnya.