BUMN Patungan Talangi Pembebasan Lahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

Belum rampungnya pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berdampak pada target penyelesaian pembangunan konstruksi. Pemerintah menargetkan pembangunan konstruksi molor dari jadwal selesai 2019 menjadi 2020.

Berdasarkan catatan PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC), hingga awal Maret 2018 pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta Bandung baru mencapai 54% atau 55 kilometer (km), di mana sebanyak 22 km di antaranya sudah dalam persiapan tahap pembangunan.

Menurut Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Bintang Perbowo, pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan dana talangan beberapa BUMN yang tergabung dalam PSBI sebesar Rp 2,5 triliun.

“Kami pakai equity (PSI) dulu untuk (pembebasan lahan) proyek Rp 2,5 triliun. Semua sudah setor,” kata Bintang saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/3).

Adapun proyek kereta cepat dikerjakan oleh PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC). 60% saham dipegang PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang terdiri PT KAI, PT Wijaya Karya, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga. Sementara 40% saham sisanya dipegang oleh Beijing Yawan HSR.

Dia pun menjelaskan, PSBI mengeluarkan dana talangan untuk pembebasan lahan lantaran pinjaman dari China Development Bank (CDB). Nilai investasi kereta cepat Jakarta Bandung sebesar USD 6,071 miliar, di mana 75% berasal dari pinjaman CDB, sementara 25% sisanya dari ekuitas PT KCIC.

“Saya tidak mengerti kebijakan di sana (dana tak kunjung cair), kita tunggu saja nanti. Kalau misalnya sudah mau dipenuhi, pasti dipenuhi,” ujar Bintang.

Adapun kereta cepat Jakarta-Bandung nantinya memiliki panjang lintasan 142 km, di mana 80 km di antaranya dibangun melayang. Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya mengatakan total dana untuk pembebasan lahan proyek kereta cepat sebesar Rp 9 triliun.