Cara BI Perkuat Rupiah dan Jaga Inflasi di Tahun Depan

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Pertemuan Tahunan IMF - World Group Bank 2018. (Foto: ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Nicklas Hanoatubun)

Bank Indonesia (BI) menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga kondisi ekonomi nasional tahun depan. Dua hal di antara yang bakal diperkuat adalah rupiah terhadap dolar AS dan stabilitas inflasi di level 2,5-4,5 persen.

Karena itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo akan memperkuat bauran kebijakan BI pada tahun 2019 dengan melanjutkan kebijakan antisipatif seperti tahun ini.

Bauran kebijakan tahun depan di antaranya dengan melakukan kebijakan akomodatif pada makro prudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan pengembangan ekonomi syariah untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga dilakukan untuk memperkuat ketahanan dalam menghadapi risiko ekonomi global.

"Stance kebijakan moneter yang pre-emptive dan ahead-the curve akan dipertahankan pada tahun 2019. Kebijakan suku bunga akan terus dikalibrasi sesuai perkembangan ekonomi domestik dan global untuk memastikan inflasi terkendali sesuai sasaran dan rupiah stabil sesuai fundamentalnya," kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (27/11).

Stabilitasi nilai tukar rupiah akan didorong agar sesuai dengan mekanisme pasar tanpa mengurangi keperluan intervensi ganda di pasar valas dan sekunder, khususnya saat pembalikan modal asing. Di sisi lain, cadangan devisa akan terus dijaga.

Selain itu, kerja sama bilateral juga diperkuat. Perluasan kerja sama tersebut termasuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi bilateral.

Kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan akan tetap dijaga baik melalui operasi moneter maupun asesmen dari waktu ke waktu mengenai ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun di ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah) menyerahkan penghargaan dalam acara Bank Indonesia Award. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Pada pasar uang, lanjut Perry, volume transaksi dan penggunaan instrumen repo dan Interest Rate Swap (IRS) terus didorong untuk meningkatkan likuiditas, efisiensi dan market conduct di pasar uang antar bank dalam pembentukan yield curve di berbagai tenor.

"Kami meyakini kedalaman pasar uang akan mendukung semakin berkembangnya penerbitan dan transaksi surat-surat berharga jangka panjang dalam pembiayaan ekonomi," tambahnya.

Kemudian, kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan ditempuh untuk mendorong intermediasi perbankan dalam pembiayaan ekonomi. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) akan ditinjau untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pendanaan dan pembiayaan ekonomi.

Lalu, ketentuan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) akan dipantau untuk mendukung fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif juga akan ditempuh untuk penguatan intermediasi perbankan dalam mendukung pengembangan UMKM, peningkatan ekspor dan pariwisata.

Dia pun menuturkan akan mendorong transaksi tunai dan nontunai. "Termasuk transaksi digital yang berhasil di tahun-tahun sebelumnya akan diperluas," ujarnya.

Pada sistem pembayaran nontunai, Perry mengatakan, akan melakukan pengembangan infrastruktur, instrumen, dan mekanisme penyelenggaraan akan terus dilakukan baik dari sisi wholesale maupun ritel. Infrastruktur sistem pembayaran wholesale dikembangkan untuk mendorong industri mampu memproses transaksi dalam cakupan valuta yang lebih luas guna mengefisienkan transaksi cross-border.

"Di sisi syariah, kami akan mendorong keuangan syariah untuk menjadi sumber pertumbuhan baru di Indonesia dengan melalui program-program Bank Indonesia maupun sebagai bagian program Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Kami meyakini bahwa pengembangan ekonomi syariah dapat menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia, sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain," ucapnya.