Cara Pemerintah ‎Cegah Konflik Warga Lokal Ibu Kota Baru dan Pendatang

Suasana saat ricuh di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Dok. Istimewa

Kerusuhan yang terjadi di calon ibu kota baru, yakni Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Rabu (16/10) sore dijadikan pembelajaran pemerintah agar warga pendatang nanti bisa akur dengan warga lokal.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa pemerintah memiliki sejumlah jurus agar warga pendatang bisa akur dengan warga lokal ibu kota baru. Misalnya dengan mendorong pembauran.

"Pertama adalah meningkatkan kohesi sosial. Memperbanyak arena sosial yang terbuka untuk semua, seperti ‎festival nasional atau daerah dari berbagai tempat," ucapnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (17/10).

Kemudian langkah kedua ialah memfungsikan simbol tradisi dan integrasi nasional ke dalam semangat dan perilaku kebangsaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, serta membentuk budaya nasional.

Dan yang terpenting, warga lokal dan pendatang harus diberi keadilan, misalnya dalam hal kesempatan kerja. "Menyediakan lapangan kerja bagi semua yang adil dan merata," tegas Bambang.

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Kantor Kementerian PPN, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Langkah selanjutnya yaitu memastikan tidak terjadi klaster-klaster perumahan yang ekslusif berdasarkan ras, suku, agama, atau golongan lainnya yang dapat melemahkan kohesi sosial.

"Akan ada affirmative action dalam perekrutan pekerja pembangunan dan ASN lokal yang akan bekerja di ibu kota baru," katanya.

Bambang menambahkan, pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2024. Untuk ASN yang dipindah berdasarkan rencana sementara sebanyak 200 ribu orang, sementara keluarganya yang ikut ditaksir sebanyak 800 ribu orang.