Cara Sri Mulyani Cegah Pencairan Anggaran Ilegal di KPPN

21 Desember 2017 22:14 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sri Mulyani (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)
zoom-in-whitePerbesar
Sri Mulyani (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai adanya perbaikan dalam pencairan anggaran kementerian dan lembaga pada tahun ini. Hal itu terlihat dari adanya inovasi, seperti kartu identitas dan barcode yang dimiliki satuan kerja (satker) dalam prosedur pencairan.
ADVERTISEMENT
"Setiap wakil satuan kerja kini sudah memiliki kartu identitas dan barcode," ujar Sri Mulyani di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta, Kamis (21/12).
Menurutnya, kedua fasilitas itu diberikan untuk mencegah pencairan ilegal. Apalagi saat ini terdapat 18.000 satker dari seluruh kementerian dan lembaga.
"Setiap satuan kerja memiliki tiga perwakilan yang diutus untuk mengurus pencairan anggaran. Ini mencegah pencairan ilegal," katanya.
Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengatakan, empat tahun lalu terdapat oknum yang mengaku perwakilan satker dan mengklaim anggaran. Namun saat dikonfirmasi kepada satuan kerja tersebut, mereka menyatakan pengajuan tersebut tidak benar.
"Jadi untuk menjaga keabsahan, kami membuat barcode dan kartu identitas," jelasnya.