Cegah Korupsi di Proyek Bandara, Angkasa Pura I Gandeng BPKP
PerbesarADVERTISEMENT
PT Angkasa Pura I (Persero) baru saja menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.
ADVERTISEMENT
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi bersama Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi.
Faik Fahmi mengatakan, kerja sama dengan BPKP itu bisa membantu pihaknya dalam mengawal proses investasi. Utamanya, mencegah potensi kecurangan seperti tindak korupsi serta penyelewengan keuangan lainnya.
“Penugasan pemerintah kan kita lebih agresif, memang salah satu faktor adalah ketakutan dalam memproses kegiatan investasi terkait masalah hukum dan sebagainya,” ujar Faik ketika di Graha Angkasa Pura I Kemayoran, Jakarta, Senin (15/7).
Faik menyebut, saat ini AP I memang sedang menggencarkan investasi untuk pembangunan dan perbaikan bandara. Dalam 2 tahun terakhir ini, ia menyebut investasi AP I menunjukkan pertumbuhan positif.
ADVERTISEMENT
“AP I sedang agresif melakukan kegiatan investasi. Kalau kita lihat 2018 kemarin Rp 18,8 triliun. Tahun 2019 kan Rp 17,5 triliun. Dalam 2 tahun terakhir ini benar-benar peningkatan investasi kita naiknya signifikan, karena yang tahun-tahun sebelumnya tidak pernah lebih dari Rp 6 triliun,” terang dia.
Pada kesempatan yang sama, Iswan Elmi menyambut baik langkah AP I yang menunjukkan sikap transparansi itu. Ia pun berharap, ke depan AP I makin berintegritas.
“Melalui kerja sama ini akan memberikan keyakinan bahwa risiko yang muncul dari setiap aktivitas bisnis Angkasa Pura I sebagai BUMN sudah cukup dimitigasi dan diharapkan memiliki akuntabilitas yang baik,” ujarnya.
Lingkup nota kesepahaman dalam kerja sama ini meliputi beberapa hal seperti audit investigasi, audit perhitungan kerugian keuangan, dan fraud risk management.
ADVERTISEMENT
Selain itu, kerja sama juga akan mencakup penyusunan dan implementasi fraud control, asset tracing, digital forensic, audit klaim, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, anti bribery management system, dan lainnya.
Di sisi lain, BPKP juga akan membantu dalam meningkatkan kompetensi investigasi dengan pemberian transfer pengetahuan di bidang investasi dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan kegiatan yang dapat mengakomodasi peningkatan kapabilitas pencegahan korupsi.