Curhat Pedagang Atribut Kampanye: Ada Parpol yang Nunggak Bayar

Pedagang perlengkapan partai di Pasar Senen (Foto: Abdul Latif/kumparan)

Nasib pedagang atribut kampanye partai politik di Pasar Senen, Jakarta Pusat, tidak selamanya untung. Tren penjualan mereka dari tahun ke tahun justru turun. Hal ini berdampak pada omzet yang mereka dapatkan.

"Dulu pada saat nomor urut partai, mulai tuh mereka pesan-pesan kaos, stiker. Tapi sekarang enggak ada tuh," keluh salah satu pedagang Hendrinal (30) kepada kumparan (kumparan.com), Jumat (2/3).

Menurut dia, berkurangnya order pemesanan dari parpol disebabkan karena pembatasan dana kampanye. Merujuk pada peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 tentang Dana Kampanye disebutkan dana kampanye yang berasal dari orang lain perseorangan nilainya paling banyak Rp 50 juta.

Pedagang perlengkapan partai di Pasar Senen (Foto: Abdul Latif/kumparan)

"Kan sekarang ada aturan dari KPU tentang pembatasan dana kampanye. Kalau dulu itu mereka kan enggak ada batasan, jadi bisa pesan sebanyak-banyaknya," tambahnya.

Selain penjualan berkurang drastis, hal lain yang dikeluhkan pedagang adalah banyaknya calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menunggak pembelian atribut kampanye. Meski secara rinci mereka tidak menyebut nama.

"Ada beberapa kandidat yang masuk ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Calon bupati yang sudah jadi aja ada yang belum bayar. Mereka bilang sabar ya, entar ya, ada yang dari 2010 belum bayar-bayar," ucap pedagang lain Samsuar (55).

Selain itu, ada juga beberapa partai politik yang menunggak pembelian. Mereka biasanya baru memberikan uang pangkal sebesar 70%. Sisanya 30% tidak dibayarkan.

"Kerugian sampai Rp 5 juta, ada yang Rp 7 juta, ada yang Rp 11 juta. Sudah cukup lah," sebut pedagang atribut kampanye parpol lainnya, Sakuri (45).