Pencarian populer

Darmin Mengeluh Harga CPO Turun Tajam

Buruh memanen kelapa sawit di Desa Sukasirna, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. (Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Pemerintah terus mendorong peningkatan daya saing industri kelapa sawit nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan perkebunan kelapa sawit selama ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Contohnya, pendapatan ekspor dari produk minyak sawit menjadi penyumbang terbesar dari pendapatan ekspor non-migas selama tiga tahun terakhir. Bahkan menurut Darmin, total ekspor minyak sawit pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 25,73 persen dibandingkan dengan ekspor tahun 2016 yang mencapai Rp 307 triliun.

Meski demikian, Darmin mengatakan saat ini industri sawit tengah menghadapi tantangan. Salah satunya harga Crude Palm Oil (CPO) yang terus menurun.

“Saya ingin menyampaikan kondisi terkini yang kami hadapi dalam industri minyak sawit. Saat ini, industri mengalami penurunan harga CPO yang signifikan dari USD 636 per ton pada awal 2018 menjadi USD 485 per ton pada akhir Oktober,” ungkap Darmin saat membuka 14th Indonesian Palm Oil Conference 2018 di Bali International Convention Center, Bali, Kamis (1/11).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Darmin mengklaim pemerintah tengah mengembangkan berbagai kebijakan untuk menjaga kelapa sawit agar tetap menjadi industri strategis ekonomi Indonesia. Apalagi Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit nomor satu di dunia. Artinya, kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dinilai akan sangat mempengaruhi harga minyak sawit di dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kanan) pada Palm Oil Conference (IPOC) 2018 di Nusa Dua, Bali. (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

Menurut Darmin, pihaknya telah menyiapkan 2 paket kebijakan untuk menjaga daya saing minyak sawit Indonesia. Pertama, kebijakan yang mengatur tentang pasokan minyak sawit. Kebijakan ini mencakup moratorium kelapa sawit, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Kebijakan Satu Peta, penguatan ISPO, dan pungutan ekspor. Sedangkan kebijakan kedua mengatur tentang permintaan minyak sawit, yang meliputi pemanfataan B20 serta ketentuan mengenai permintaan CPO untuk produk hilir dalam negeri.

Bahkan kini pemerintah juga sedang mengkaji dan memperbaiki sistem pungutan ekspor minyak sawit. Selain 2 paket kebijakan tersebut, Darmin mengatakan pemerintah juga memiliki kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit. Yaitu melalui program dana replanting agar produktivitas petani dapat meningkat.

“Sesuai dengan arahan Presiden, BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) harus melakukan penyederhanaan proses penyaluran dana replanting,” tandasnya.

Hadir pada acara tersebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Minggu,19/05/2019
Imsak04:25
Subuh04:35
Magrib17:47
Isya18:59
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.20