Darmin Minta Pertamina Jangan Setengah-setengah Jalankan B20

Darmin Nasution di acara penghargaan penyaluran KUR (Foto: Dok: Humas Kemenko Perekonomian)

Program perluasan penggunaan Biodiesel 20 persen (B20) secara mandatori sudah berlangsung sejak 1 September 2018. Program ini menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mengatasi defisit neraca perdagangan Indonesia.

Salah satu badan usaha niaga yang diminta untuk menyalurkan B20 ke masyarakat adalah PT Pertamina (Persero). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta perusahaan harus mampu memimpin pengembangan program. Darmin berharap Pertamina bisa menjadi contoh bagi pihak swasta yang sudah mampu memenuhi kewajiban B20.

"Kita tidak ingin yang swasta sudah comply dan Pertamina masih setengah-setengah," kata Darmin dalam Pertamina Energy Forum 2018, di Jakarta, Rabu (28/11).

Implementasi B20 merupakan langkah pemerintah untuk menekan impor minyak mentah yang masih tinggi. Darmin ingin pelaksanaan kebijakan ini juga bisa mengurangi defisit transaksi berjalan.

Ilustrasi biodiesel 20 persen (B20). (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Dia juga mengatakan pelaksanaan B20 dari Pertamina belum optimal. Salah satu contohnya adalah titik lokasi blending FAME (Fatty Acidd Methyl Ester) terlalu banyak sehingga, Pertamina telah diminta untuk memangkas lokasi tersebut tersebut agar lebih efisien.

Selama ini, cukup banyak kendala yang dihadapi sehingga pemerintah pun memutuskan untuk mengurangi jumlah tempat pengolahan dari 86 titik menjadi 11 titik pengolahan saja di seluruh Indonesia.

"Jangan buat pencampuran B20 itu titiknya terlalu banuak. Ada hampir 100 (titik) dalam hal ini. Jadi perlu kapal banyak, karena pengiriman FAME terlalu kapal. Saya tadinya minta 11, Pertamina masih nawar sampai akhir tahun 24 titik, Tapi nanti tahun depan dia setuju 11," kata dia.